Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau mencatat peningkatan risiko keuangan masyarakat seiring semakin mudahnya akses terhadap pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol). Lonjakan penggunaan layanan keuangan digital dinilai memberi manfaat dari sisi akses pembiayaan, namun juga memunculkan potensi masalah baru, terutama terkait utang dan kredit bermasalah.

Baca Juga “Cicilan KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Simak Tabel Angsuran 1-5 Tahun dan Syarat Pengajuannya“

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, mengatakan pengaduan masyarakat terkait pinjaman daring mendominasi laporan yang diterima lembaganya sepanjang Januari hingga Maret 2026. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko penggunaan pinjaman digital secara bijak.

Pengaduan Pinjol Jadi Laporan Terbanyak di OJK Kepri

Sinar menjelaskan OJK Kepri menerima 182 pengaduan terkait pinjaman daring selama tiga bulan pertama tahun 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya.

Selain pinjol, pengaduan dari layanan bank umum tercatat sebanyak 125 laporan, sedangkan perusahaan pembiayaan mencapai 79 laporan. Mayoritas pengaduan berkaitan dengan permintaan restrukturisasi dan relaksasi pembayaran angsuran.

OJK juga menerima banyak laporan mengenai perilaku petugas penagihan serta persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Menurut Sinar, terdapat masyarakat yang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman daring, tetapi namanya tercatat dalam sistem SLIK.

Ia menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan keuangan lain, termasuk pengajuan kredit perbankan dan pembiayaan usaha.

Outstanding Pinjol di Kepri Naik Tajam hingga Rp13,24 Triliun

OJK Kepri juga mencatat outstanding pinjaman daring di wilayah Kepulauan Riau terus meningkat dalam satu tahun terakhir. Nilainya naik 45,86 persen secara tahunan, dari Rp9,08 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp13,24 triliun pada Desember 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan layanan pinjaman digital semakin banyak digunakan masyarakat. Namun, di sisi lain, tren itu juga memperbesar potensi risiko gagal bayar apabila penggunaan pinjaman tidak disertai pengelolaan keuangan yang baik.

Secara nasional, pembiayaan pinjaman daring hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp101 triliun. Nilai tersebut tumbuh 26,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

OJK mencatat tingkat kredit bermasalah atau non-performing financing pinjaman daring secara nasional berada di angka 4,52 persen. Angka itu menjadi indikator bahwa risiko kredit di sektor pinjol masih perlu diawasi secara ketat.

OJK Ingatkan Masyarakat Bijak Gunakan Pinjaman Daring

Sinar menegaskan kemudahan teknologi keuangan seharusnya tidak membuat kondisi ekonomi masyarakat semakin rentan. Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengajukan pinjaman daring dan memastikan kemampuan membayar cicilan.

Menurutnya, masyarakat perlu memanfaatkan pinjaman digital untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Penggunaan dana yang tidak tepat berpotensi memicu masalah keuangan jangka panjang.

Sebagai langkah pencegahan, OJK Kepri terus memperkuat program literasi keuangan digital. Salah satu upaya yang dilakukan ialah bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau melalui kegiatan edukasi pengelolaan keuangan.

OJK juga telah menyediakan sistem Learning Management System (LMS) yang dapat diakses masyarakat secara gratis. Platform tersebut berisi materi mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan utang, hingga pemahaman terkait layanan jasa keuangan digital.

Literasi Keuangan Dinilai Penting untuk Cegah Risiko Utang Digital

Peningkatan penggunaan pinjol dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses pembiayaan. Proses cepat dan persyaratan mudah membuat layanan ini semakin diminati, terutama oleh masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

Meski demikian, pengamat keuangan menilai rendahnya literasi finansial masih menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat belum memahami bunga, denda keterlambatan, hingga risiko penyalahgunaan data pribadi dalam layanan digital.

Karena itu, edukasi keuangan dianggap penting agar masyarakat tidak terjebak utang yang sulit dikendalikan. Penggunaan pinjaman digital yang sehat dinilai dapat membantu aktivitas ekonomi, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing pengguna.

Ke depan, OJK Kepri menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap layanan pinjaman daring sekaligus memperluas edukasi keuangan digital. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

Baca Juga “Pemkot Ambon Ajukan Pinjaman Rp200 Miliar, Utang Pihak Ketiga Rp111 Miliar Jadi Prioritas“

The post OJK Kepri Sebut Risiko Keuangan Naik akibat Pinjol appeared first on optivara.id.

Kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak lagi menampilkan catatan pinjaman di bawah Rp1 juta pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dinilai membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh kredit perbankan. Kebijakan ini disebut dapat membantu calon pembeli rumah subsidi yang sebelumnya terkendala riwayat pinjaman online bernilai kecil.

Bacaa Juga “China pertahankan suku bunga pinjaman acuan tidak berubah selama 12 bulan berturut-turut pada Mei“

Ketua DPD Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat, Hery Atmaja, mengatakan banyak masyarakat gagal mendapatkan pembiayaan rumah hanya karena memiliki tunggakan kecil di layanan pinjaman online atau pinjol.

Menurut Hery, kasus tersebut selama ini menjadi hambatan serius dalam penyaluran kredit rumah subsidi. Banyak calon konsumen sebenarnya dinilai mampu membayar cicilan rumah, tetapi ditolak bank karena status kredit bermasalah di SLIK.

REI NTB Sebut Tunggakan Pinjol Kecil Kerap Hambat Pengajuan KPR

Hery menjelaskan tunggakan dengan nominal kecil, seperti Rp300 ribu atau sisa biaya administrasi beberapa ribu rupiah, sebelumnya tetap tercatat dalam sistem SLIK. Kondisi itu membuat banyak masyarakat masuk kategori kolektibilitas bermasalah meski nilai kewajibannya relatif rendah.

Ia mengatakan persoalan administrasi juga sering memperburuk situasi. Banyak masyarakat kehilangan akses ke akun pinjol akibat lupa kata sandi, email, atau nomor telepon yang digunakan saat pendaftaran. Akibatnya, mereka kesulitan melunasi tagihan dan memperoleh surat pelunasan resmi.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat calon debitur kesulitan mengajukan kredit rumah subsidi ke perbankan. Padahal, sebagian besar tetap memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah.

Hery menyebut dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit rumah subsidi, rata-rata hanya satu orang yang berhasil lolos proses pembiayaan. Sisanya terkendala catatan pinjaman online yang tercatat di SLIK.

Ia menilai kebijakan baru OJK menjadi solusi penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan penghapusan catatan pinjaman kecil dari sistem, peluang masyarakat memperoleh KPR dinilai akan meningkat.

Kebijakan OJK Dinilai Dukung Program Tiga Juta Rumah

Hery mengungkapkan kebijakan tersebut lahir setelah adanya koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan OJK. Pemerintah disebut menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pengembang terkait sulitnya akses kredit akibat masalah pinjol.

Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kemudahan akses kredit menjadi faktor penting untuk meningkatkan penyaluran rumah subsidi secara nasional.

Saat ini, penyaluran rumah subsidi secara nasional berada di kisaran 258 ribu unit per tahun. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 350 ribu unit setiap tahun untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat.

Hery mengatakan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak industri pendukung. Pembangunan rumah dinilai mampu menggerakkan sektor bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, peningkatan penyaluran rumah subsidi juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas pembangunan perumahan dianggap mampu menciptakan perputaran ekonomi baru di berbagai sektor usaha.

REI Minta Masyarakat Manfaatkan Kemudahan Kredit Rumah

REI NTB mengimbau masyarakat memanfaatkan kebijakan baru tersebut untuk kembali mengajukan kredit rumah subsidi. Hery menilai banyak masyarakat yang sebelumnya tertahan kini memiliki peluang lebih besar memperoleh hunian layak.

Ia juga meminta media ikut menyosialisasikan perubahan aturan tersebut agar masyarakat memahami adanya kemudahan baru dalam proses pengajuan kredit. Menurutnya, informasi yang jelas dapat membantu masyarakat lebih percaya diri mengakses pembiayaan perumahan.

Selain itu, Hery memastikan pengembang yang tergabung dalam REI terus berupaya menyediakan rumah subsidi berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menyebut masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan REI apabila masih memiliki keraguan terkait proses pembelian rumah.

Ke depan, pelaku industri properti berharap kebijakan ini mampu mempercepat penyerapan rumah subsidi sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian. Dukungan regulasi yang mempermudah akses kredit dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan sektor perumahan nasional.

Baca Juga “Daftar 94 Pinjol Resmi OJK Mei 2026, Cek Dulu Sebelum Ajukan Pinjaman“

The post Pinjaman di Bawah Rp1 Juta Tak Masuk SLIK KPR appeared first on optivara.id.

Perkembangan layanan financial technology atau fintech di Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses pinjaman daring membuat layanan ini semakin digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, pertumbuhan tersebut juga diikuti meningkatnya jumlah pengaduan terkait pinjaman online atau pinjol.

Baca Juga “Penyaluran Pinjaman LKM Terkontraksi 5,66% per Maret 2026, Ini Kata Aslindo“

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kepulauan Riau mencatat pengaduan masyarakat terkait pinjaman daring menjadi yang tertinggi dibanding sektor jasa keuangan lainnya selama awal 2026.

Pertumbuhan Pinjaman Online di Kepri Lampaui Nasional

Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, mengatakan pertumbuhan pembiayaan pinjaman daring di Kepri meningkat sangat signifikan dibandingkan rata-rata nasional.

Menurutnya, secara nasional outstanding pembiayaan pinjaman daring hingga Maret 2026 tumbuh 26,25 persen secara tahunan atau year on year. Total outstanding pembiayaan nasional tercatat mencapai Rp101 triliun dengan rasio kredit bermasalah sebesar 4,52 persen.

Sementara itu, di Kepulauan Riau, pertumbuhan outstanding pinjaman daring mencapai 45,86 persen secara tahunan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.

“Outstanding pembiayaan pinjaman daring di Kepri mencapai Rp13,24 triliun. Ini menunjukkan akses keuangan masyarakat semakin familiar dengan pinjaman daring,” ujar Sinar, Jumat, 15 Mei 2026.

Pertumbuhan tinggi tersebut memperlihatkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan pembiayaan digital yang menawarkan proses cepat dan mudah.

Pengaduan Pinjol Jadi yang Tertinggi di OJK Kepri

Meski akses layanan fintech semakin luas, OJK menilai tingkat literasi keuangan masyarakat belum berkembang secepat pertumbuhan teknologi digital.

Hal tersebut terlihat dari tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjaman online yang masuk ke OJK Kepri sepanjang awal tahun 2026.

Menurut data OJK, sejak Januari hingga Maret 2026 terdapat 182 pengaduan terkait fintech atau pinjaman online. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya.

Sebagai perbandingan, pengaduan terkait bank umum tercatat sebanyak 125 kasus, sementara perusahaan pembiayaan lainnya sebanyak 79 pengaduan.

“Literasi masyarakat Kepri harus diperkuat. Jangan sampai teknologi makin canggih, tapi dompet kita makin panik,” kata Sinar.

Restrukturisasi dan Penagihan Jadi Keluhan Utama

OJK Kepri mencatat sebagian besar pengaduan masyarakat berkaitan dengan permintaan restrukturisasi atau relaksasi pembayaran angsuran pinjaman daring.

Banyak masyarakat mengaku mengalami kesulitan membayar cicilan akibat tekanan ekonomi dan tingginya bunga pinjaman.

Selain itu, perilaku petugas penagih juga menjadi salah satu sumber keluhan terbesar. Sejumlah masyarakat melaporkan tindakan penagihan yang dinilai tidak menyenangkan dan mengganggu kenyamanan.

Masalah lain yang cukup sering diadukan berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Beberapa warga mengaku namanya tercatat memiliki utang meski merasa tidak pernah mengajukan pinjaman.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi dan potensi penyalahgunaan identitas dalam layanan pinjaman digital.

Literasi Keuangan Dinilai Jadi Tantangan Besar

OJK menilai tingginya penggunaan layanan pinjaman daring perlu diimbangi peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pemahaman mengenai bunga pinjaman, risiko kredit, perlindungan data pribadi, hingga legalitas platform menjadi hal penting sebelum menggunakan layanan fintech.

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pinjaman online memang berkembang pesat karena menawarkan proses pencairan dana yang cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga membuat masyarakat lebih rentan terjebak pinjaman berisiko tinggi jika tidak memahami konsekuensinya.

OJK terus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan fintech yang telah terdaftar dan diawasi resmi oleh regulator guna mengurangi risiko penipuan dan penyalahgunaan data.

Pengawasan Fintech Diperkirakan Akan Diperketat

Meningkatnya pengaduan masyarakat menunjukkan perlunya penguatan pengawasan terhadap industri pinjaman daring di daerah. Selain pengawasan regulator, edukasi keuangan digital juga dinilai perlu diperluas hingga ke masyarakat tingkat bawah.

OJK Kepri menilai perkembangan teknologi finansial tetap memiliki manfaat besar dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi perlindungan konsumen dan peningkatan pemahaman penggunaan layanan keuangan digital secara aman.

Dengan tingginya pertumbuhan pinjaman online di Kepulauan Riau, penguatan literasi keuangan diperkirakan akan menjadi fokus utama regulator dalam beberapa tahun ke depan agar masyarakat tidak semakin rentan terhadap risiko utang digital dan penyalahgunaan layanan fintech.

Baca Juga “Gen Z, Pinjaman Daring, dan Alarm Baru Literasi Keuangan Kita“

The post OJK Kepri Terima Aduan Terbanyak soal Pinjol appeared first on optivara.id.

Pemerintah Kota Cilegon mulai merealisasikan program 5000 Wirausaha Baru dengan menyalurkan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro dan kecil pada awal 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran.

Baca Juga “Refinancing Utang USD185,86 Juta, Jababeka (KIJA) Raih Pinjaman Jumbo “

Penyaluran perdana dilakukan kepada 44 pelaku usaha mikro dengan total pinjaman sekitar Rp55,5 juta. Pencairan bantuan berlangsung di Kantor UPTD Pengelola Dana Bergulir Wilayah I dan II Kota Cilegon di kawasan Citangkil, Selasa, 20 Januari 2026.

Program Wirausaha Baru Jadi Bagian Janji Politik Pemkot

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Didin S Maulana, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas kepala daerah.

Menurutnya, target mencetak 5.000 wirausaha baru dalam lima tahun menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Cilegon untuk memperkuat sektor usaha kecil dan ekonomi masyarakat.

“Pada 2026 ini menjadi tahun kedua pelaksanaan program unggulan tersebut,” ujar Didin.

Ia menjelaskan bahwa bantuan permodalan diberikan kepada warga Kota Cilegon yang telah memiliki usaha, baik usaha yang baru dirintis maupun yang sudah berjalan.

Pinjaman Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan untuk UMKM

Program bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. Pemerintah menetapkan jangka waktu pengembalian selama satu tahun agar pelaku usaha memiliki ruang mengembangkan usahanya terlebih dahulu.

Menurut Didin, syarat utama penerima bantuan adalah telah menjalankan usaha meski masih dalam tahap perintisan.

“Tapi harus jalan dulu, meskipun merintis. Itu syarat utamanya,” katanya.

Sebagian besar penerima bantuan berasal dari kategori usaha super mikro dengan omzet harian di bawah Rp800 ribu. Pemerintah daerah menilai kelompok usaha kecil tersebut membutuhkan dukungan modal agar dapat bertahan dan berkembang.

“Kami berupaya memfasilitasi kebutuhan permodalan agar usaha-usaha kecil tersebut dapat terus berkembang,” jelasnya.

Pemkot Beri Prioritas untuk Perempuan Kepala Keluarga

Selain mendukung pelaku UMKM umum, Pemkot Cilegon juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan kepala rumah tangga atau single parent.

Didin mengatakan pemerintah ingin memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses permodalan yang lebih mudah.

“Ada program khusus untuk para ibu single parent, pokoknya mereka mendapatkan karpet merah,” ujarnya.

Langkah tersebut dinilai penting karena banyak perempuan kepala keluarga yang menjalankan usaha kecil untuk menopang kebutuhan rumah tangga.

UPTD Dana Bergulir Targetkan 750 Pelaku Usaha Baru

Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir Wilayah I dan II Kota Cilegon, Siti Maheli, menjelaskan bahwa program pinjaman tanpa bunga difokuskan untuk pelaku usaha binaan di wilayah Cibeber, Cilegon, Citangkil, dan Ciwandan.

Pada 2026, UPTD Pengelola Dana Bergulir menargetkan pembinaan dan fasilitasi permodalan kepada 750 pelaku usaha baru.

Menurut Siti, besaran pinjaman yang diberikan melalui UPTD berkisar antara Rp1 juta hingga Rp3 juta, tergantung jenis dan kebutuhan usaha masing-masing penerima.

“Pinjaman melalui UPTD PDB ini berkisar antara Rp1 juta hingga Rp3 juta, tergantung jenis usahanya,” katanya.

Pemkot Gandeng BPRS untuk Modal Usaha Lebih Besar

Untuk mendukung pengembangan usaha skala lebih besar, Pemkot Cilegon juga bekerja sama dengan BPRS CM.

Melalui kerja sama tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman hingga Rp10 juta dengan subsidi bunga dari pemerintah daerah.

“Itu seluruhnya juga tanpa bunga karena disubsidi pemerintah,” ujar Siti.

Pemerintah berharap skema pembiayaan tersebut dapat memperluas akses modal bagi UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas usaha dan memperbesar skala bisnisnya.

Program UMKM Diharapkan Tekan Pengangguran

Pemkot Cilegon menilai penguatan sektor UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan perputaran ekonomi daerah. Dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha baru, pemerintah berharap lapangan pekerjaan juga semakin terbuka.

Menurut Siti, program bantuan modal tersebut tidak hanya bertujuan membantu usaha kecil bertahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara lebih cepat.

“Intinya, perekonomian masyarakat meningkat. Program ini diharapkan mampu mendorong penurunan angka pengangguran di Kota Cilegon,” katanya.

Di tengah tantangan ekonomi dan persaingan usaha yang semakin ketat, dukungan pembiayaan tanpa bunga dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan.

Program 5000 Wirausaha Baru juga diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat lokal.

Baca Juga “Jababeka Raih Pinjaman Rp3,25 Triliun dari Bank Mandiri“

The post Pemkot Cilegon Kucurkan Pinjaman UMKM 2026 appeared first on optivara.id.

PT PT Petrosea Tbk (PTRO) kembali melakukan langkah korporasi terkait penguatan struktur pendanaan perusahaan. Emiten jasa pertambangan dan rekayasa tersebut melaporkan transaksi afiliasi berupa pemberian jaminan saham oleh entitas anak usaha kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

Transaksi tersebut dilakukan melalui Petrosea Services Solutions Pte. Ltd. (PSS), perusahaan anak tidak langsung PTRO yang berbasis di Singapura. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban pembayaran fasilitas pinjaman yang diterima PTRO dari Bank Mandiri.

Informasi itu disampaikan perseroan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Mei 2026. Sekretaris Perusahaan Petrosea, Anto Borot, menyebut transaksi masuk kategori transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Baca Juga “Ternyata Gak Ribet! Begini Cara Membersihkan Nama di SLIK OJK agar Pinjaman Mudah Disetujui“

Dalam keterangannya, PTRO menjelaskan bahwa PSS telah menandatangani perjanjian jaminan atas saham dengan Bank Mandiri berdasarkan hukum Singapura. Perjanjian tersebut menjadi bagian dari pengamanan kewajiban pembayaran atas fasilitas kredit yang sebelumnya diterima perseroan.

PSS Jaminkan Saham Scan Bilt Pte. Ltd. kepada Bank Mandiri

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, PSS menjaminkan kepemilikan sahamnya di Scan Bilt Pte. Ltd. (SBPL). Saham yang diagunkan mewakili 60 persen dari seluruh saham disetor dalam modal SBPL berikut seluruh hak yang melekat pada kepemilikan tersebut.

Jaminan diberikan untuk mendukung dua fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh PTRO dari Bank Mandiri. Fasilitas pertama berupa fasilitas pinjaman berjangka berdasarkan Perjanjian Nomor 272 tertanggal 28 Agustus 2025. Fasilitas kedua berupa non-cash loan berdasarkan Perjanjian Nomor 310 tertanggal 30 September 2025.

Manajemen PTRO menyatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi penguatan struktur pembiayaan perusahaan. Dukungan jaminan dari entitas anak dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas pendanaan sekaligus memperkuat posisi perusahaan dalam pengelolaan kewajiban kredit.

PSS sendiri merupakan entitas yang berada di bawah kendali tidak langsung PTRO melalui PT Petrosea Engineering Procurement Construction. Struktur kepemilikan tersebut membuat transaksi dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sesuai regulasi pasar modal Indonesia.

PTRO Sebut Transaksi Tidak Berdampak Material terhadap Operasional

Perseroan memastikan transaksi pemberian jaminan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan operasional perusahaan. PTRO juga menegaskan kondisi keuangan dan kelangsungan usaha perusahaan tetap terjaga setelah transaksi dilakukan.

Menurut manajemen, transaksi hanya berupa pemberian jaminan saham kepada pihak bank tanpa adanya perubahan kegiatan usaha utama perseroan. Karena itu, perusahaan menilai tidak terdapat dampak material terhadap operasional maupun arus bisnis perusahaan.

PTRO juga menyampaikan bahwa transaksi tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen. Ketentuan tersebut merujuk pada pengecualian dalam POJK Nomor 42 Tahun 2020 terkait transaksi afiliasi tertentu.

Dalam aturan tersebut, perusahaan terbuka hanya diwajibkan melaporkan transaksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat dua hari kerja setelah transaksi dilakukan. PTRO menyebut kewajiban pelaporan tersebut telah dipenuhi sesuai jadwal yang ditetapkan regulator.

Perusahaan juga menekankan bahwa transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasar modal. Dengan demikian, proses transaksi dinilai telah memenuhi aspek tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Bukan Termasuk Transaksi Material Menurut Regulasi OJK

Selain memastikan tidak ada benturan kepentingan, PTRO juga menyebut transaksi tersebut bukan termasuk transaksi material. Perseroan mengacu pada POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Menurut perusahaan, nilai transaksi dan sifat jaminan masih berada dalam batas yang diperbolehkan regulator. Oleh sebab itu, transaksi tidak memerlukan persetujuan khusus dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PTRO menjelaskan bahwa transaksi ini juga merupakan tindak lanjut dari laporan informasi atau fakta material yang telah disampaikan sebelumnya pada 29 Agustus 2025. Langkah tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi informasi kepada investor dan regulator pasar modal.

Analis menilai langkah penjaminan seperti ini lazim dilakukan perusahaan yang memiliki struktur grup usaha besar. Skema tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih fleksibel untuk kebutuhan modal kerja maupun ekspansi proyek.

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa pertambangan, EPC, dan logistik energi, Petrosea membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat untuk menjaga kesinambungan proyek. Industri pertambangan dan energi umumnya memiliki kebutuhan modal tinggi, terutama untuk pengadaan alat berat, pengembangan infrastruktur, dan pembiayaan operasional proyek jangka panjang.

Dukungan Kredit Perbankan Dinilai Penting bagi Ekspansi Petrosea

Dukungan fasilitas kredit dari perbankan nasional dinilai menjadi salah satu faktor penting bagi keberlanjutan ekspansi bisnis Petrosea. Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembiayaan sektor energi, infrastruktur, dan pertambangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Petrosea terus memperluas portofolio bisnisnya di sektor jasa pertambangan dan rekayasa konstruksi. Perusahaan juga aktif memperkuat efisiensi operasional dan struktur keuangan di tengah fluktuasi harga komoditas global.

Penguatan struktur pendanaan melalui fasilitas kredit dinilai dapat membantu perusahaan menjaga likuiditas dan memperbesar kapasitas pengerjaan proyek. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing perusahaan di sektor energi dan pertambangan nasional.

Dengan tidak adanya dampak material maupun benturan kepentingan, transaksi afiliasi yang dilakukan PTRO diperkirakan tidak akan memengaruhi stabilitas bisnis perusahaan dalam jangka pendek. Sebaliknya, langkah itu dinilai dapat memperkuat dukungan pembiayaan perusahaan untuk menjalankan berbagai proyek strategis di masa mendatang.

Baca Juga “Kasus Bankir Diadili Gara-gara Kredit Macet, OJK: Bikin Bankir Takut Setujui Pinjaman“

The post Anak Usaha Petrosea Jamin Utang ke Bank Mandiri appeared first on optivara.id.

Ripple kembali memperkuat langkah ekspansinya di industri aset digital global. Perusahaan teknologi blockchain asal Amerika Serikat itu memperoleh fasilitas pinjaman senilai USD 200 juta atau sekitar Rp3,5 triliun untuk mendukung pengembangan layanan pialang institusional Ripple Prime.

Mengutip laporan Yahoo Finance, fasilitas pembiayaan tersebut berasal dari Neuberger Specialty Finance, divisi investasi berbasis aset milik manajer investasi global Neuberger Berman. Dana baru itu akan digunakan untuk mempercepat ekspansi Ripple Prime, platform pialang multi-aset yang diakuisisi Ripple pada 2025.

Baca Juga “Butuh Pinjaman Tanpa Agunan? Segini Skema KUR BNI 2026“

Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal meningkatnya minat institusi terhadap layanan berbasis blockchain dan aset digital. Ripple Prime menyediakan layanan pialang utama, pembiayaan margin, serta dukungan likuiditas yang menghubungkan pasar keuangan tradisional dengan ekosistem kripto.

Dengan tambahan modal tersebut, Ripple dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi klien institusional. Perusahaan juga berpotensi memperluas efisiensi modal dan memperkuat layanan perdagangan aset digital secara global.

Ripple Prime Jadi Pilar Strategi Institusional Ripple

Ripple menempatkan Ripple Prime sebagai bagian penting dalam strategi jangka panjang perusahaan. Platform ini berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan untuk institusi yang membutuhkan akses perdagangan aset digital dengan standar pasar tradisional.

Peran XRP dalam ekosistem Ripple juga menjadi perhatian utama investor. XRP digunakan sebagai aset pendukung dalam berbagai solusi perusahaan, termasuk pembayaran lintas negara, pengelolaan likuiditas, hingga infrastruktur transaksi blockchain.

Penguatan layanan Ripple Prime diperkirakan dapat meningkatkan penggunaan ekosistem Ripple secara keseluruhan. Selain XRP, Ripple juga mengembangkan stablecoin RLUSD untuk mendukung transaksi yang lebih stabil dan efisien.

Keterlibatan Neuberger Berman menunjukkan semakin terbukanya lembaga keuangan tradisional terhadap teknologi blockchain. Dukungan dari institusi investasi besar dinilai memperkuat posisi Ripple di tengah persaingan industri aset digital global.

Ripple Perluas Kerja Sama dengan Bank Digital Korea Selatan

Selain memperkuat bisnis pialang, Ripple juga memperluas kemitraan institusional di Asia. Perusahaan menjalin kerja sama dengan KBank, bank digital pertama di Korea Selatan sekaligus mitra eksklusif bursa kripto Upbit.

Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 27 April 2026 di Seoul oleh CEO KBank Choi Woo-hyung dan Managing Director Ripple Asia Pasifik Fiona Murray. Kedua perusahaan akan menguji sistem remitansi lintas negara berbasis blockchain di sejumlah jalur internasional.

Uji coba difokuskan pada peningkatan kecepatan transaksi, efisiensi biaya, dan transparansi dibanding sistem perbankan koresponden tradisional. Pada tahap awal, pengujian dilakukan melalui layanan remitansi berbasis dompet digital.

Saat ini, proyek telah memasuki tahap kedua. KBank mulai menghubungkan rekening nasabah langsung dengan sistem internal bank untuk menguji stabilitas transaksi di jaringan blockchain Ripple.

Pengujian sementara mencakup jalur remitansi yang terhubung dengan Uni Emirat Arab dan Thailand. Dalam proyek tersebut, KBank menggunakan solusi dompet digital berbasis SaaS milik Ripple bernama Palisade.

Menariknya, transaksi uji coba menggunakan stablecoin sebagai alat penyelesaian pembayaran, bukan XRP. Pendekatan ini memungkinkan bank mengurangi risiko volatilitas harga aset kripto selama proses pengujian.

Fiona Murray menyebut KBank sebagai salah satu pelopor inovasi perbankan digital di Korea Selatan. Ripple menilai kolaborasi tersebut dapat membuka peluang adopsi blockchain yang lebih luas di sektor keuangan Asia.

Nilai XRP Masih Tertekan Meski Adopsi Institusional Menguat

Di tengah ekspansi bisnis Ripple, harga XRP sepanjang 2026 masih mengalami tekanan. Nilai aset digital tersebut tercatat turun sekitar 22 persen sejak awal tahun.

Meski demikian, XRP tetap menjadi salah satu cryptocurrency terbesar di dunia. Kapitalisasi pasarnya masih berada di kisaran USD 90 miliar, menunjukkan minat pasar terhadap ekosistem Ripple tetap tinggi.

Analis menilai ekspansi Ripple di sektor institusional dapat menjadi katalis jangka panjang bagi pertumbuhan perusahaan dan adopsi teknologi blockchain. Dukungan pembiayaan besar serta kerja sama dengan lembaga keuangan dinilai memperkuat fondasi bisnis Ripple di masa depan.

Dengan strategi yang semakin agresif di pasar global, Ripple berupaya memperluas perannya sebagai penghubung antara sistem keuangan tradisional dan teknologi aset digital modern.

Baca Juga “Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen“

The post Ripple Kantongi Pinjaman Rp3,5 Triliun untuk Ekspansi appeared first on optivara.id.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memberlakukan aturan baru yang lebih ketat terhadap industri pinjaman online atau peer-to-peer lending pada Senin (11/5/2026). Kebijakan ini diterapkan untuk menekan risiko kredit macet yang terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital di Indonesia.

Baca Juga “Kenaikan Utang Pinjol dan Paylater Ancam Daya Beli Masyarakat“

Langkah tersebut muncul setelah total outstanding pinjaman daring nasional mencapai Rp101,03 triliun per Maret 2026. Angka itu tumbuh 26,25 persen secara tahunan dan menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi finansial.

Meski industri fintech lending terus berkembang, OJK menilai peningkatan penyaluran dana juga diikuti risiko gagal bayar yang semakin besar. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan jika tidak diantisipasi sejak dini.

Kredit Macet Pinjol Naik, Generasi Muda Jadi Penyumbang Terbesar
OJK Catat Tingkat Wanprestasi Capai 4,52 Persen

Data OJK menunjukkan indikator Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) per Maret 2026 berada di level 4,52 persen secara agregat. Angka tersebut mencerminkan peningkatan kredit bermasalah di sektor pinjaman daring.

Kelompok usia muda menjadi penyumbang terbesar kredit macet. Generasi Z dan Milenial berusia 19 hingga 34 tahun tercatat mendominasi porsi gagal bayar sebesar 48,65 persen.

Nilai pembiayaan bermasalah pada kelompok usia tersebut mencapai hampir Rp902 miliar dari sekitar 349 ribu rekening pinjaman. OJK menilai fenomena ini berkaitan dengan tingginya penggunaan kredit konsumtif tanpa perencanaan keuangan yang matang.

Selain itu, praktik “gali lubang tutup lubang” atau menggunakan pinjaman baru untuk melunasi utang lama juga menjadi penyebab utama meningkatnya angka wanprestasi di sektor fintech lending.

OJK Batasi Utang dan Jumlah Platform Pinjol
Aturan Baru Berlaku untuk Seluruh Platform P2P Lending

Untuk merespons kondisi tersebut, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 yang mengatur pembatasan pinjaman nasabah. Dalam aturan baru itu, total utang peminjam maksimal hanya boleh mencapai 30 persen dari penghasilan bulanan.

Selain itu, setiap individu kini hanya diperbolehkan mengakses maksimal tiga platform pinjaman online secara bersamaan. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah masyarakat mengambil utang secara berlebihan di banyak aplikasi pinjol.

OJK juga mewajibkan seluruh penyelenggara fintech lending mengintegrasikan data nasabah ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan mempermudah pemantauan risiko kredit secara nasional.

Batas Bunga Pinjaman Konsumtif Turut Dipangkas
OJK Targetkan Perlindungan Konsumen Lebih Kuat

Selain pembatasan utang, regulator juga menurunkan batas bunga pinjaman konsumtif secara bertahap. Pada 2026, bunga pinjaman daring konsumtif ditetapkan maksimal 0,1 persen per hari.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari beban bunga tinggi yang selama ini menjadi sorotan publik. Namun, hasil pemantauan menunjukkan sebagian platform masih menerapkan bunga harian di kisaran 0,245 persen hingga 0,3 persen.

OJK menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan fintech yang belum menyesuaikan aturan baru. Penegakan regulasi dianggap penting agar industri pinjaman online tetap sehat dan tidak merugikan konsumen.

Industri Pinjol Juga Disorot karena Kasus Kartel
KPPU Jatuhkan Denda Rp755 Miliar ke Puluhan Platform

Di tengah upaya pembenahan industri, sektor pinjaman online juga sempat diguncang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebanyak 97 penyelenggara pinjol dinyatakan bersalah melakukan praktik kartel.

Dalam putusan Nomor 05/KPPU-I/2025, total denda yang dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp755 miliar. Kasus tersebut memperkuat sorotan terhadap tata kelola industri fintech lending di Indonesia.

Meski menghadapi berbagai tantangan, industri pinjaman online tetap memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Studi LPEM FEB UI pada 2026 mencatat salah satu platform fintech, Adakami, sempat menyumbang Rp10,9 triliun terhadap produk domestik bruto pada 2024.

Penyaluran pembiayaan digital juga disebut membantu membuka lapangan kerja di berbagai sektor industri dan mendukung pelaku usaha kecil dalam memperoleh akses modal.

Pengawasan Ketat Dinilai Penting untuk Stabilitas Industri
Edukasi Keuangan Jadi Tantangan Besar bagi Masyarakat

Pengamat ekonomi menilai langkah OJK memperketat aturan pinjaman online merupakan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan konsumen. Regulasi dinilai perlu diperkuat agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif yang sulit dikendalikan.

Selain pengawasan terhadap platform fintech, edukasi literasi keuangan juga menjadi tantangan penting. Banyak masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai belum memahami risiko penggunaan pinjaman digital secara berlebihan.

Dengan pertumbuhan industri yang masih tinggi, OJK diperkirakan akan terus memperbarui regulasi dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan fintech lending. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan industri pinjaman online yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.

Baca Juga “Tips Cara Pembatalan Pinjaman di AdaKami“

The post OJK Perketat Aturan Pinjol akibat Kredit Macet Naik appeared first on optivara.id.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia atau BSI kembali menjadi perhatian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada 2026. Program pembiayaan berbasis syariah ini dinilai menarik karena menawarkan margin ringan mulai 6 persen per tahun dengan sistem cicilan tetap hingga akhir tenor.

Baca Juga “Tabel KUR BSI Mei 2026 Simulasikan Pinjaman Rp1 Juta Hingga Rp9 Juta“

Bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha, KUR BSI menjadi alternatif pembiayaan yang cukup diminati. Selain proses pengajuan yang relatif mudah, program ini juga didukung pemerintah untuk membantu pertumbuhan sektor usaha produktif di Indonesia.

Banyak calon nasabah mencari informasi mengenai tabel angsuran KUR BSI 2026 sebelum mengajukan pinjaman. Simulasi cicilan mulai Rp1 juta hingga Rp100 juta menjadi pertimbangan penting agar pelaku usaha dapat menyesuaikan kemampuan pembayaran dengan kondisi arus kas bisnis.

KUR BSI Gunakan Skema Syariah dengan Akad Murabahah
Sistem Margin Tetap Jadi Daya Tarik KUR BSI

KUR BSI menggunakan akad murabahah atau skema jual beli sesuai prinsip syariah. Dalam sistem ini, margin keuntungan bank ditetapkan di awal akad dan bersifat tetap hingga pembiayaan selesai.

Skema tersebut berbeda dengan sistem bunga mengambang pada sebagian kredit konvensional. Dengan cicilan yang stabil, pelaku usaha lebih mudah mengatur pengeluaran usaha setiap bulan.

Program KUR BSI juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM nasional. Penyalurannya mengikuti aturan yang ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jenis KUR BSI 2026 dan Besaran Plafon Pembiayaan
KUR Super Mikro untuk Pelaku Usaha Pemula

KUR Super Mikro BSI ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang baru memulai bisnis. Program ini menyediakan plafon pembiayaan hingga Rp10 juta dengan tenor maksimal 36 bulan.

Kategori ini tidak mewajibkan agunan tambahan sehingga cocok untuk usaha rumahan, pedagang kecil, atau pelaku usaha informal yang membutuhkan modal awal.

KUR Mikro BSI untuk Pengembangan Usaha

KUR Mikro BSI menyediakan plafon mulai Rp10 juta hingga Rp100 juta. Program ini diperuntukkan bagi usaha yang sudah berjalan dan ingin memperluas kapasitas produksi atau operasional.

Tenor pembiayaan maksimal mencapai 48 bulan dengan margin tetap 6 persen per tahun. Untuk plafon hingga Rp100 juta, nasabah umumnya tidak diwajibkan memberikan jaminan tambahan.

KUR Kecil BSI untuk Modal Usaha Skala Besar

Kategori KUR Kecil menyasar pelaku usaha yang membutuhkan modal lebih besar untuk investasi maupun ekspansi bisnis. Plafon pembiayaan tersedia mulai Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Berbeda dengan kategori sebelumnya, KUR Kecil mewajibkan dokumen agunan sebagai bagian dari syarat pengajuan pembiayaan.

Simulasi Angsuran KUR BSI 2026 Mulai Rp1 Juta hingga Rp100 Juta
Cicilan Pinjaman Kecil Cocok untuk Modal Awal Usaha

Simulasi angsuran menunjukkan pinjaman Rp5 juta dengan tenor 36 bulan memiliki cicilan sekitar Rp152 ribuan per bulan. Nominal tersebut dinilai cukup ringan bagi pelaku usaha kecil yang baru berkembang.

Sementara itu, pinjaman Rp10 juta dengan tenor tiga tahun memiliki cicilan sekitar Rp304 ribuan per bulan. Semakin panjang tenor yang dipilih, cicilan bulanan akan semakin ringan.

Pinjaman Menengah untuk Pengembangan UMKM

Pada kategori KUR Mikro, pinjaman Rp30 juta dengan tenor 36 bulan menghasilkan cicilan sekitar Rp912 ribuan per bulan. Nominal ini banyak dipilih usaha yang sudah memiliki pendapatan rutin.

Adapun pembiayaan Rp50 juta dengan tenor yang sama memiliki estimasi angsuran sekitar Rp1,5 juta per bulan. Besaran cicilan perlu disesuaikan dengan kemampuan usaha agar tidak mengganggu operasional harian.

Plafon Rp100 Juta Perlu Disesuaikan dengan Arus Kas Usaha

Untuk pinjaman Rp100 juta, cicilan tenor 36 bulan berada di kisaran Rp3 jutaan per bulan. Pelaku usaha disarankan menghitung kemampuan pembayaran secara realistis sebelum mengajukan plafon besar.

Bank biasanya melakukan analisis usaha dan kemampuan bayar sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan.

Syarat Pengajuan KUR BSI 2026 untuk Pelaku UMKM
Dokumen Dasar Wajib Disiapkan Sebelum Pengajuan

Calon nasabah wajib memenuhi sejumlah syarat administrasi sebelum mengajukan KUR BSI. Pemohon harus merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

Selain itu, usaha yang diajukan harus sudah berjalan minimal enam bulan dan tergolong usaha produktif yang layak.

Dokumen yang perlu disiapkan meliputi e-KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan usaha atau Nomor Induk Berusaha, serta NPWP untuk pengajuan di atas Rp50 juta.

Khusus KUR Kecil, nasabah juga wajib melampirkan dokumen agunan sesuai ketentuan bank.

Cara Pengajuan KUR BSI Bisa Dilakukan Online dan Offline
Pengajuan Bisa Melalui Kantor Cabang dan BSI Mobile

BSI menyediakan dua jalur pengajuan KUR, yaitu melalui kantor cabang dan aplikasi BSI Mobile. Pengajuan langsung ke kantor cabang memudahkan nasabah berkonsultasi dengan petugas terkait jenis pembiayaan yang paling sesuai.

Sementara itu, pengajuan online melalui aplikasi BSI Mobile dinilai lebih praktis karena dapat dilakukan dari rumah. Nasabah cukup mengisi data diri dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi.

Setelah proses administrasi selesai, pihak bank akan melakukan survei usaha dan verifikasi sebelum keputusan pembiayaan diterbitkan.

Tips Agar Pengajuan KUR BSI Lebih Mudah Disetujui
Riwayat Keuangan dan Kelengkapan Dokumen Jadi Penilaian Utama

Pelaku usaha disarankan menyiapkan dokumen secara lengkap sebelum mengajukan pembiayaan. Kelengkapan administrasi dapat mempercepat proses verifikasi dari pihak bank.

Selain itu, pemohon sebaiknya tidak memiliki tunggakan pinjaman di lembaga keuangan lain yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK.

Catatan usaha sederhana seperti nota penjualan, laporan pemasukan, atau dokumentasi usaha juga dapat membantu bank menilai kelayakan bisnis secara objektif.

Waspadai Penipuan Berkedok Pengajuan KUR BSI
BSI Tegaskan Tidak Ada Biaya Pengajuan KUR

Meningkatnya minat masyarakat terhadap KUR BSI juga memunculkan modus penipuan yang mengatasnamakan pihak bank. Pelaku biasanya menawarkan pencairan cepat dengan meminta biaya administrasi di awal.

BSI menegaskan bahwa proses pengajuan KUR tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta memastikan informasi hanya berasal dari saluran resmi bank.

Nasabah dapat menghubungi call center resmi BSI atau mengakses website resmi untuk memperoleh informasi valid terkait pembiayaan KUR.

Program KUR BSI 2026 diperkirakan tetap menjadi salah satu pilihan utama pembiayaan UMKM karena menawarkan margin ringan dan sistem syariah yang memberikan kepastian cicilan. Dengan memilih plafon sesuai kebutuhan usaha, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Baca Juga “Tabel KUR Bank Jateng Mei 2026 Terbaru, Pinjaman Rp 50 Juta Cicilan Mulai Rp 960 Ribuan“

The post KUR BSI 2026: Angsuran Rp1 Juta-Rp100 Juta dan Syarat appeared first on optivara.id.

Keluhan mengenai transparansi dokumen kredit mencuat di BRI
Unit Pinang Joglo, Kota Tangerang. Seorang kuasa nasabah Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Amanda Luchya Monicha, mengaku tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit sejak pinjaman dicairkan pada Februari 2024.

Persoalan itu muncul ketika pihak nasabah hendak melunasi pinjaman pada Januari 2026. Saat proses pelunasan berlangsung, pihak bank disebut menagihkan pembayaran hingga ratusan juta rupiah yang terdiri dari sisa pokok pinjaman, bunga berjalan, dan penalti.

Baca Juga “AFPI kuatkan edukasi dan literasi terkait industri fintech Pinjaman Daring“

Nilai penalti yang mencapai puluhan juta rupiah membuat pihak nasabah mempertanyakan dasar penghitungan kredit. Amanda Luchya Monicha atau Luchy mengaku kesulitan memverifikasi rincian tagihan karena tidak memegang dokumen utama perjanjian hutang.

Nasabah Mengaku Tidak Pernah Menerima Salinan Kontrak Kredit

Luchy menyatakan dirinya maupun rekannya yang menjadi peminjam tidak pernah menerima salinan surat perjanjian kredit dan surat pengakuan hutang dari pihak bank.

“Kalau memang ada bunga dan penalti sebesar itu, dasar hitungannya apa? Saya tidak pernah pegang surat perjanjiannya,” ujar Luchy saat dikonfirmasi pada Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut penjelasannya, pinjaman Kupedes diajukan menggunakan nama rekannya, Sukardi, dengan jaminan sertifikat rumah. Dana pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha dan cicilan telah berjalan lebih dari satu tahun.

Selama masa pembayaran, pihak nasabah mengaku hanya menerima tabel angsuran tanpa dokumen kontrak kredit lengkap. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai hak nasabah untuk memperoleh salinan dokumen pembiayaan.

Pihak Bank Sebut Dokumen Pengakuan Hutang Jadi Arsip Internal

Kepala Unit Joglo Pinang BRI
, Faisal, membenarkan bahwa surat pengakuan hutang tidak diberikan kepada nasabah karena dijadikan arsip internal bank.

“Memang untuk surat pengakuan hutang itu buat arsip bank. Tapi sebelum pencairan nasabah dipersilakan untuk membaca,” kata Faisal saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Faisal, kebijakan tersebut diterapkan agar nasabah tetap melanjutkan fasilitas kredit di BRI. Pernyataan tersebut kemudian memicu perhatian publik terkait transparansi dokumen pembiayaan di sektor perbankan.

Transparansi Kredit Jadi Sorotan Perlindungan Konsumen Perbankan

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam layanan kredit perbankan. Dalam praktik pembiayaan, nasabah umumnya berhak mengetahui isi perjanjian kredit, termasuk rincian bunga, tenor, penalti, dan kewajiban pembayaran lainnya.

Dokumen kontrak kredit menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Karena itu, akses terhadap salinan perjanjian dianggap penting agar nasabah dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas.

Pengamat perlindungan konsumen menilai transparansi dokumen menjadi faktor utama untuk mencegah sengketa pembiayaan di kemudian hari. Minimnya akses informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terkait penghitungan bunga maupun denda pelunasan.

Kupedes Jadi Produk Kredit yang Banyak Digunakan UMKM

Kupedes merupakan salah satu produk pinjaman mikro milik BRI
yang banyak digunakan pelaku usaha kecil dan menengah. Produk ini dikenal fleksibel karena dapat digunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan produktif lainnya.

Namun, tingginya penggunaan kredit mikro juga membuat aspek edukasi keuangan dan pemahaman kontrak menjadi semakin penting. Banyak nasabah sektor usaha mikro dinilai belum memahami detail perjanjian pembiayaan yang mereka tanda tangani.

Karena itu, lembaga perbankan diharapkan tidak hanya fokus pada penyaluran kredit, tetapi juga memastikan nasabah memahami seluruh isi perjanjian secara menyeluruh sebelum pencairan dana dilakukan.

Sengketa Kredit Perlu Diselesaikan Secara Transparan

Kasus yang terjadi di BRI Unit Pinang Joglo menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka antara pihak bank dan nasabah dalam proses pembiayaan. Transparansi penghitungan bunga dan penalti dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Ke depan, penguatan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diperkirakan akan semakin menjadi perhatian. Nasabah diharapkan lebih aktif meminta salinan dokumen kredit dan memahami seluruh isi kontrak sebelum menyetujui pinjaman.

Sementara itu, perbankan juga didorong meningkatkan standar keterbukaan informasi agar sengketa terkait kredit dapat diminimalkan dan hubungan dengan nasabah tetap terjaga secara sehat.

Baca Juga “Pengusaha Tekstil Susah Cari Pinjaman Bank, Purbaya Tawarkan Ini“

The post Nasabah Kupedes Ditagih Ratusan Juta Saat Pelunasan appeared first on optivara.id.

Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan rasio kredit macet industri pinjaman daring atau pindar masih didominasi kelompok usia produktif hingga Maret 2026. Tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 tercatat sebesar 4,57 persen secara agregat.

Baca Juga “Ajukan Kredit KSM Mandiri 2026, Apakah Bisa Pinjaman Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo?“

Angka tersebut masih berada di bawah ambang batas sehat yang ditetapkan OJK, yakni 5 persen. Namun, rasio kredit bermasalah mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 4,54 persen.

Di tengah kenaikan risiko gagal bayar, industri pinjaman daring tetap mencatat pertumbuhan pembiayaan yang tinggi. OJK mencatat outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp101,03 triliun atau tumbuh 26,25 persen secara tahunan.

Kelompok Usia 19–34 Tahun Jadi Penyumbang Kredit Macet Terbesar

Kepala Eksekutif Pengawas PMVL OJK, Agusman, menjelaskan kredit macet paling banyak berasal dari peminjam berusia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini menyumbang sekitar 48,65 persen dari total kredit bermasalah pinjaman daring.

Menurut Agusman, tingginya angka tersebut berkaitan dengan meningkatnya penggunaan layanan pindar oleh kelompok usia produktif. Aktivitas pinjaman yang tinggi membuat risiko gagal bayar ikut meningkat.

“Eksposur risiko pada kelompok usia produktif relatif lebih tinggi sehingga membutuhkan penguatan penilaian kemampuan bayar,” ujar Agusman dalam dokumen jawaban tertulis RDKB OJK yang dikutip Jumat, 8 Mei 2026.

Kelompok usia produktif memang menjadi pengguna utama layanan keuangan digital karena lebih akrab dengan teknologi dan transaksi online. Namun, tingginya konsumsi digital juga memicu peningkatan penggunaan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif.

Kredit Konsumtif Dinilai Lebih Rentan Gagal Bayar

OJK menyebut sebagian besar kredit macet di industri pindar berasal dari sektor konsumtif. Jenis pinjaman ini umumnya digunakan untuk kebutuhan pribadi, belanja harian, hingga pembelian barang konsumsi.

Pinjaman konsumtif dinilai lebih sensitif terhadap kondisi pendapatan dan arus kas individu. Ketika kondisi ekonomi melemah atau penghasilan terganggu, kemampuan membayar cicilan ikut menurun.

Kondisi tersebut membuat risiko gagal bayar meningkat, terutama di kalangan pekerja muda dengan pendapatan yang belum stabil. OJK menilai fenomena ini perlu menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pinjaman daring.

Belasan Platform Pindar Miliki TWP90 di Atas 5 Persen

Selain mencatat kenaikan kredit macet, OJK juga mengungkap terdapat 16 penyelenggara pindar yang memiliki rasio TWP90 di atas 5 persen.

Meski demikian, OJK tidak langsung meminta perusahaan tersebut menghentikan penyaluran pinjaman. Regulator lebih menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan manajemen risiko.

Menurut Agusman, perusahaan pindar harus memperbaiki kualitas penyaluran pembiayaan agar risiko kredit macet tidak semakin besar. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas industri keuangan digital nasional.

OJK Dorong Perbaikan Credit Scoring dan Penagihan

Untuk menekan tingkat kredit bermasalah, OJK meminta penyelenggara pinjaman daring memperkuat sistem penilaian kelayakan kredit atau credit scoring.

Perusahaan juga diminta meningkatkan efektivitas penagihan serta memastikan perlindungan konsumen tetap berjalan sesuai aturan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu menurunkan risiko gagal bayar tanpa merugikan peminjam.

Selain itu, OJK menilai tata kelola perusahaan dan pengawasan internal harus diperkuat. Penggunaan teknologi analisis data dinilai penting untuk mendeteksi potensi risiko kredit sejak awal.

Industri Pinjaman Daring Masih Tumbuh di Tengah Risiko Kredit

Meski rasio kredit macet meningkat, industri pinjaman daring di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Tingginya kebutuhan pembiayaan cepat dan akses digital yang mudah membuat layanan pindar tetap diminati masyarakat.

Namun, pertumbuhan tersebut juga harus diimbangi dengan edukasi keuangan yang lebih baik, terutama bagi kelompok usia muda. Banyak pengguna dinilai belum memahami risiko utang digital dan kemampuan bayar jangka panjang.

OJK memperkirakan rasio TWP90 masih dapat dijaga dalam batas aman selama penyelenggara memperkuat manajemen risiko dan menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten.

Ke depan, pengawasan terhadap industri pinjaman daring diperkirakan akan semakin diperketat untuk menjaga stabilitas sektor keuangan digital sekaligus melindungi konsumen dari risiko gagal bayar yang terus meningkat.

Baca Juga “Pemda Lombok Utara Sediakan Rp 2 Miliar untuk Bayar Bunga Pinjaman UMKM“

The post Kredit Macet Pinjaman Daring Didominasi Usia Produktif appeared first on optivara.id.