Catatan Pinjaman Kecil Tak Masuk SLIK, Akses KPR Rumah Subsidi Dinilai Makin Mudah
Kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak lagi menampilkan catatan pinjaman di bawah Rp1 juta pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dinilai membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh kredit perbankan. Kebijakan ini disebut dapat membantu calon pembeli rumah subsidi yang sebelumnya terkendala riwayat pinjaman online bernilai kecil.
Bacaa Juga “China pertahankan suku bunga pinjaman acuan tidak berubah selama 12 bulan berturut-turut pada Mei“
Ketua DPD Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat, Hery Atmaja, mengatakan banyak masyarakat gagal mendapatkan pembiayaan rumah hanya karena memiliki tunggakan kecil di layanan pinjaman online atau pinjol.
Menurut Hery, kasus tersebut selama ini menjadi hambatan serius dalam penyaluran kredit rumah subsidi. Banyak calon konsumen sebenarnya dinilai mampu membayar cicilan rumah, tetapi ditolak bank karena status kredit bermasalah di SLIK.
REI NTB Sebut Tunggakan Pinjol Kecil Kerap Hambat Pengajuan KPR
Hery menjelaskan tunggakan dengan nominal kecil, seperti Rp300 ribu atau sisa biaya administrasi beberapa ribu rupiah, sebelumnya tetap tercatat dalam sistem SLIK. Kondisi itu membuat banyak masyarakat masuk kategori kolektibilitas bermasalah meski nilai kewajibannya relatif rendah.
Ia mengatakan persoalan administrasi juga sering memperburuk situasi. Banyak masyarakat kehilangan akses ke akun pinjol akibat lupa kata sandi, email, atau nomor telepon yang digunakan saat pendaftaran. Akibatnya, mereka kesulitan melunasi tagihan dan memperoleh surat pelunasan resmi.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat calon debitur kesulitan mengajukan kredit rumah subsidi ke perbankan. Padahal, sebagian besar tetap memiliki kemampuan finansial untuk membeli rumah.
Hery menyebut dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit rumah subsidi, rata-rata hanya satu orang yang berhasil lolos proses pembiayaan. Sisanya terkendala catatan pinjaman online yang tercatat di SLIK.
Ia menilai kebijakan baru OJK menjadi solusi penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan penghapusan catatan pinjaman kecil dari sistem, peluang masyarakat memperoleh KPR dinilai akan meningkat.
Kebijakan OJK Dinilai Dukung Program Tiga Juta Rumah
Hery mengungkapkan kebijakan tersebut lahir setelah adanya koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan OJK. Pemerintah disebut menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pengembang terkait sulitnya akses kredit akibat masalah pinjol.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kemudahan akses kredit menjadi faktor penting untuk meningkatkan penyaluran rumah subsidi secara nasional.
Saat ini, penyaluran rumah subsidi secara nasional berada di kisaran 258 ribu unit per tahun. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 350 ribu unit setiap tahun untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat.
Hery mengatakan sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak industri pendukung. Pembangunan rumah dinilai mampu menggerakkan sektor bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga penyerapan tenaga kerja.
Menurut dia, peningkatan penyaluran rumah subsidi juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas pembangunan perumahan dianggap mampu menciptakan perputaran ekonomi baru di berbagai sektor usaha.
REI Minta Masyarakat Manfaatkan Kemudahan Kredit Rumah
REI NTB mengimbau masyarakat memanfaatkan kebijakan baru tersebut untuk kembali mengajukan kredit rumah subsidi. Hery menilai banyak masyarakat yang sebelumnya tertahan kini memiliki peluang lebih besar memperoleh hunian layak.
Ia juga meminta media ikut menyosialisasikan perubahan aturan tersebut agar masyarakat memahami adanya kemudahan baru dalam proses pengajuan kredit. Menurutnya, informasi yang jelas dapat membantu masyarakat lebih percaya diri mengakses pembiayaan perumahan.
Selain itu, Hery memastikan pengembang yang tergabung dalam REI terus berupaya menyediakan rumah subsidi berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menyebut masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan REI apabila masih memiliki keraguan terkait proses pembelian rumah.
Ke depan, pelaku industri properti berharap kebijakan ini mampu mempercepat penyerapan rumah subsidi sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian. Dukungan regulasi yang mempermudah akses kredit dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan sektor perumahan nasional.
Baca Juga “Daftar 94 Pinjol Resmi OJK Mei 2026, Cek Dulu Sebelum Ajukan Pinjaman“
