Ketua DPRD Klungkung Dukung Pinjaman Daerah Rp18 Miliar untuk Percepatan Pembangunan
Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Anom menghadiri penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah tahap II antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Perjanjian pembiayaan senilai Rp18 miliar tersebut berlangsung di Kantor Bupati Klungkung, Selasa (14/7/2026).
Kehadiran pimpinan DPRD dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan lembaga legislatif terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat pembiayaan pembangunan. Skema pinjaman daerah ini menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan pendanaan tambahan.
Baca Juga “AI Jadi Mesin Cuan Baru Wall Street, IPO hingga Pinjaman Bank Melesat“
Pemerintah Kabupaten Klungkung memanfaatkan kerja sama pembiayaan dengan PT SMI sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembiayaan yang terencana, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Pemkab Klungkung Teken Perjanjian Pinjaman dengan PT SMI
Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Bupati Klungkung I Made Satria bersama Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa. Kesepakatan tersebut menjadi kelanjutan tahapan pembiayaan daerah yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Pinjaman tahap II dengan nilai Rp18 miliar ini diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memastikan pemanfaatan dana tersebut akan dilakukan sesuai perencanaan dan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku.
PT SMI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan pembangunan. Lembaga tersebut berperan mendukung pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek yang memiliki manfaat bagi masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh dukungan pembiayaan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan tanpa hanya bergantung pada sumber pendapatan daerah.
DPRD Klungkung Tegaskan Dukungan terhadap Pembangunan Daerah
Anak Agung Gde Anom menyatakan kehadiran DPRD dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar setiap kebijakan pembiayaan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
DPRD memiliki peran dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Karena itu, dukungan terhadap skema pinjaman daerah juga disertai komitmen untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan tata kelola keuangan daerah. Pengelolaan pinjaman harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pembiayaan Diharapkan Dorong Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Pinjaman daerah menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan berbagai sektor strategis. Dengan tambahan pembiayaan, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor yang membutuhkan dukungan pendanaan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Selain pembangunan fisik, pembiayaan daerah juga diharapkan mendukung peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat. Program yang dijalankan melalui dana tersebut harus memberikan hasil yang dapat dirasakan secara luas oleh warga Kabupaten Klungkung.
Pemerintah daerah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menggunakan sumber pembiayaan tersebut. Langkah ini diperlukan agar manfaat pinjaman dapat sesuai dengan tujuan awal pengadaan dana.
Sinergi Pemerintah dan DPRD Jadi Kunci Pengelolaan Anggaran
Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah tahap II turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta Direksi BPD Bali. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga pendukung pembiayaan menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif. Setiap pihak memiliki peran dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik.
Dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Klungkung optimistis pembiayaan tersebut dapat mempercepat realisasi program pembangunan. Pemerintah juga berkomitmen menjalankan pengelolaan dana secara profesional dan bertanggung jawab.
Ke depan, pemanfaatan pinjaman daerah Rp18 miliar diharapkan mampu memperkuat pembangunan Kabupaten Klungkung. Dukungan DPRD bersama pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga “DATA dapat pinjaman Rp1,15 triliun dari SMBC hingga QNB“
