Rencana Pinjaman Rp786,57 Miliar Pemkab Jember Tuai Dukungan dan Penolakan
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786,573 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut memunculkan perbedaan pandangan di DPRD karena dinilai memiliki manfaat besar bagi pembangunan, tetapi juga berpotensi memengaruhi ruang fiskal daerah pada masa mendatang.
Baca Juga “Pinjaman Berbasis Jaminan BPKB Mendominasi di Indonesia“
Pemerintah daerah menilai pinjaman diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan. Sebaliknya, sebagian anggota DPRD meminta pemerintah lebih mengutamakan optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi anggaran sebelum menambah pembiayaan melalui utang.
Defisit APBD 2027 Jadi Alasan Pengajuan Pinjaman Daerah
Pemkab Jember memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 mencapai sekitar Rp4,5 triliun. Sementara itu, kebutuhan belanja diperkirakan menyentuh sekitar Rp5,5 triliun sehingga muncul selisih anggaran sekitar Rp986 miliar.
Pemerintah berencana menutup defisit tersebut melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang diproyeksikan berkisar Rp200 miliar hingga Rp430 miliar. Kekurangan sisanya akan dipenuhi melalui pinjaman daerah senilai Rp786,573 miliar.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa pengajuan pinjaman bukan disebabkan kondisi keuangan daerah yang bermasalah. Menurutnya, skema tersebut merupakan strategi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan yang selama ini tertunda.
“Dana talangan ini merupakan langkah percepatan pembangunan. Bukan karena kas daerah minus atau pemerintah kehabisan uang,” kata Fawait.
Ia menjelaskan bahwa defisit dalam APBD merupakan hal yang lazim selama tersedia mekanisme pembiayaan yang sah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Dana Pinjaman Difokuskan untuk Jalan, PJU, dan Rumah Sakit
Pemkab Jember telah menyusun rencana penggunaan dana pinjaman untuk sejumlah proyek prioritas. Alokasi terbesar ditujukan bagi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sebesar Rp400 miliar.
Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp200 miliar untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dana juga dialokasikan sebesar Rp130 miliar untuk pengembangan RSUD dr. Soebandi dan sekitar Rp56,583 miliar bagi pengembangan RSD Balung.
Pemerintah menilai percepatan pembangunan perlu dilakukan karena masih terdapat sekitar 527 kilometer jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Di sektor kesehatan, meningkatnya jumlah peserta program Universal Health Coverage (UHC) turut meningkatkan kebutuhan layanan rumah sakit. Kondisi tersebut dinilai memerlukan tambahan kapasitas fasilitas kesehatan.
Fraksi Gerindra Mendukung dengan Catatan Mekanisme Pembayaran
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jember menyatakan mendukung rencana pinjaman tersebut. Ketua Fraksi Gerindra, Hanan Kukuh Ratmono, menilai kemampuan fiskal daerah belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan melalui APBD tahunan.
Menurutnya, percepatan pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas rumah sakit menjadi kebutuhan yang mendesak. Penundaan pembangunan justru berpotensi meningkatkan biaya pada masa mendatang.
Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan pasien ke rumah sakit daerah sejak program UHC berjalan. Kondisi tersebut memerlukan peningkatan fasilitas agar pelayanan kesehatan tetap optimal.
Meski memberikan dukungan, Fraksi Gerindra meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan secara rinci mekanisme pembayaran kembali pinjaman tersebut.
Berdasarkan perhitungan fraksi, pemerintah daerah diperkirakan harus menyediakan sekitar Rp275 miliar setiap tahun selama tiga tahun untuk melunasi kewajiban pinjaman.
Fraksi PDIP Menilai Pinjaman Berisiko Membebani Fiskal Daerah
Berbeda dengan Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak rencana pinjaman tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menilai pengajuan utang kurang tepat ketika target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 justru diproyeksikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus meningkatkan PAD dan melakukan efisiensi belanja sebelum memilih pembiayaan melalui pinjaman.
Widarto juga berpendapat pembangunan tetap dapat dilaksanakan melalui realokasi anggaran dan pemanfaatan SiLPA tanpa harus menambah beban utang daerah.
Ketua Fraksi PDIP, Edi Cahyo Purnomo, menambahkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. Ia mengusulkan pembangunan rumah sakit dilakukan secara bertahap, sedangkan kebutuhan jalan dan PJU dapat dipenuhi melalui penataan ulang anggaran.
DPRD Masih Mengkaji Manfaat dan Risiko Pinjaman
Anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengatakan pembahasan usulan pinjaman berlangsung cukup panjang. DPRD ingin memastikan pembiayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap pinjaman akan bergantung pada hasil kajian mengenai manfaat pembangunan dibandingkan risiko terhadap kondisi keuangan daerah.
Hingga saat ini, usulan pinjaman Rp786,573 miliar masih berada dalam tahap pembahasan bersama DPRD sebagai bagian dari proses penyusunan APBD 2027.
Keputusan Akhir Menunggu Persetujuan APBD 2027
Keputusan mengenai pengajuan pinjaman daerah akan ditetapkan setelah seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 selesai. Pemerintah dan DPRD masih memiliki ruang untuk menyempurnakan skema pembiayaan yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bupati Muhammad Fawait memastikan pembangunan tetap berjalan apabila usulan pinjaman tidak memperoleh persetujuan legislatif. Pemerintah akan menyesuaikan program prioritas dengan kemampuan APBD tanpa membebani pemerintahan berikutnya maupun belanja pegawai.
Perdebatan mengenai rencana pinjaman ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Keputusan akhir diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jember sekaligus menjaga kesehatan keuangan daerah.
Baca Juga “OJK Susun Pedoman Keamanan Siber untuk Perkuat Industri Pinjaman Daring“
