Prabowo Minta Himbara Turunkan Suku Bunga Kredit

Prabowo Minta Himbara Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Presiden Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Jakarta.

Menurut Presiden, akses pembiayaan yang terjangkau merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pemerataan ekonomi. Ia menilai masyarakat kecil seharusnya memperoleh dukungan yang lebih besar dari lembaga keuangan milik negara agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan keluarga.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kredit yang lebih inklusif sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi berbagai kelompok pendapatan.

Presiden Soroti Ketimpangan Suku Bunga bagi Masyarakat Kecil

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi yang menurutnya masih kurang adil dalam sistem pembiayaan nasional. Ia menyebut masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha besar yang memiliki akses modal lebih luas.

Presiden menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok ekonomi lemah. Menurutnya, bank-bank milik negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata.

Ia menegaskan bahwa akses pembiayaan yang lebih murah dapat membantu masyarakat memperoleh modal usaha, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang ekonomi baru.

Himbara Didorong Perkuat Fungsi Sosial dan Inklusi Keuangan

Arahan penurunan suku bunga kredit juga mencerminkan harapan pemerintah agar perbankan BUMN memperkuat perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau secara optimal. Kredit dengan bunga yang lebih terjangkau dinilai dapat membantu pelaku usaha mikro, pedagang kecil, petani, nelayan, dan sektor informal lainnya memperoleh akses modal yang lebih mudah.

Selain memperluas kesempatan usaha, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber pembiayaan informal yang umumnya mengenakan biaya pinjaman lebih tinggi.

Perusahaan Besar Dinilai Memiliki Akses Pendanaan yang Lebih Luas

Prabowo juga menyoroti perbedaan akses pendanaan antara masyarakat kecil dan perusahaan besar. Menurutnya, korporasi dengan modal kuat memiliki banyak pilihan untuk memperoleh pembiayaan, baik melalui perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan internasional.

Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya kebijakan yang memberikan prioritas lebih besar kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal.

Pendekatan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesempatan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Kebijakan Selaras dengan Prinsip Ekonomi Pancasila

Pemerintah menempatkan kebijakan pembiayaan yang inklusif sebagai bagian dari implementasi ekonomi Pancasila. Konsep tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, negara diharapkan hadir untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mendorong efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial.

Penurunan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemerataan akses ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Perkuat Ruang Fiskal Lewat Tata Kelola Ekspor SDA

Pada hari yang sama, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Regulasi tersebut bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi potensi kebocoran devisa.

Penguatan tata kelola ekspor diharapkan dapat memperbesar kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas nasional, termasuk perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap sektor produktif masyarakat.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kebijakan pembiayaan, tetapi juga memperkuat sumber pendapatan negara untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan.

Penurunan Suku Bunga Diharapkan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Arahan Presiden kepada Himbara mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Jika diimplementasikan secara efektif, kebijakan ini berpotensi meningkatkan aktivitas usaha kecil, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Ke depan, keberhasilan kebijakan tersebut akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan akses kredit yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.