Pelaporan SPT Tahunan 2025 Tembus 13,05 Juta, Kepatuhan Pajak Tetap Kuat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 mencapai lebih dari 13 juta hingga batas waktu akhir April 2026. Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tetap solid di tengah proses transformasi sistem administrasi perpajakan nasional.
Data resmi menunjukkan bahwa hingga 30 April 2026 pukul 24.00 WIB, total pelaporan mencapai 13.056.881 SPT. Angka ini mencakup pelaporan dari wajib pajak orang pribadi maupun badan.
Dominasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi. Kelompok ini menyumbang sekitar 12,18 juta SPT dari total keseluruhan.
baca juga”Pelaporan SPT Badan Diperpanjang, Denda Dihapus“
Rinciannya, sebanyak 10.743.907 pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi berstatus karyawan. Sementara itu, 1.438.498 pelaporan lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi non-karyawan, seperti pelaku usaha dan pekerja bebas.
Dominasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan di segmen individu tetap menjadi tulang punggung sistem perpajakan nasional. Selain itu, peningkatan literasi pajak dan kemudahan pelaporan digital turut mendorong partisipasi masyarakat.
Kontribusi Wajib Pajak Badan dan Variasi Pelaporan
Selain wajib pajak orang pribadi, DJP juga mencatat kontribusi dari wajib pajak badan yang mencapai 848.061 SPT. Mayoritas pelaporan dilakukan dalam mata uang rupiah, yaitu sebanyak 846.682 SPT.
Sebanyak 1.379 wajib pajak badan melaporkan SPT menggunakan dolar Amerika Serikat. Selain itu, terdapat 194 pelaporan dari sektor minyak dan gas yang memiliki karakteristik khusus dalam pelaporan pajak.
DJP juga mencatat adanya pelaporan dengan tahun buku berbeda. Sebanyak 26.184 wajib pajak badan melaporkan SPT beda tahun buku dalam rupiah, sedangkan 37 lainnya menggunakan dolar Amerika Serikat.
Variasi ini mencerminkan kompleksitas sistem perpajakan, terutama bagi entitas usaha yang memiliki struktur keuangan lintas negara atau periode pelaporan yang tidak seragam.
Aktivasi Coretax Dorong Transformasi Digital Pajak
Seiring dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax, DJP mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun. Hingga akhir April 2026, total aktivasi mencapai 18.993.498 pengguna.
Jumlah tersebut terdiri dari 17.803.629 wajib pajak orang pribadi, 1.098.274 wajib pajak badan, 91.366 instansi pemerintah, serta 229 wajib pajak dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Coretax menjadi bagian penting dari reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta integrasi data perpajakan secara nasional.
Meski demikian, proses transisi menuju sistem baru ini juga memunculkan sejumlah tantangan teknis. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pelaporan bagi sebagian wajib pajak.
Relaksasi Pelaporan SPT Badan hingga Akhir Mei 2026
Sebagai bagian dari kebijakan adaptif, DJP memberikan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini memberikan tambahan waktu satu bulan dari batas normal yang jatuh pada 30 April 2026.
Selain perpanjangan waktu, DJP juga menghapus sanksi administratif berupa denda dan bunga selama periode relaksasi. Langkah ini bertujuan menjaga kepatuhan tanpa membebani wajib pajak yang mengalami kendala teknis.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026. Regulasi ini mengatur penyesuaian kebijakan perpajakan seiring implementasi sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2025.
DJP juga menegaskan bahwa jika sebelumnya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka sanksi tersebut akan dihapus secara jabatan oleh kantor wilayah DJP. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Respons atas Permintaan Wajib Pajak dan Asosiasi
Kebijakan relaksasi ini tidak muncul tanpa alasan. DJP menerima ribuan permohonan dari wajib pajak badan yang meminta perpanjangan waktu pelaporan. Permintaan tersebut sebagian besar berkaitan dengan penyesuaian terhadap sistem Coretax.
Selain wajib pajak, asosiasi dan pihak perantara pajak juga menyampaikan aspirasi serupa. Mereka menilai bahwa masa transisi sistem membutuhkan waktu adaptasi yang cukup agar pelaporan tetap akurat dan sesuai ketentuan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kemudian merespons kondisi tersebut dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Langkah ini menunjukkan pendekatan yang responsif dan berbasis kondisi lapangan.
Implikasi terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Negara
Capaian pelaporan SPT yang menembus 13,05 juta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih terjaga dengan baik. Hal ini menjadi indikator positif bagi stabilitas penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Di sisi lain, kebijakan relaksasi juga mencerminkan keseimbangan antara penegakan aturan dan kemudahan layanan. Pemerintah berupaya menjaga kepatuhan tanpa mengabaikan tantangan teknis yang dihadapi wajib pajak.
Data sementara menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh positif pada awal 2026. Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih adaptif tanpa mengganggu target fiskal secara signifikan.
Penutup: Transformasi Pajak dan Tantangan ke Depan
Pelaporan SPT Tahunan yang mencapai lebih dari 13 juta wajib pajak menjadi bukti bahwa sistem perpajakan Indonesia terus berkembang. Dukungan teknologi melalui Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan dalam jangka panjang.
Namun, keberhasilan transformasi ini bergantung pada kesiapan sistem dan kemampuan wajib pajak dalam beradaptasi. Pemerintah perlu terus memperkuat sosialisasi, dukungan teknis, serta stabilitas sistem digital.
Ke depan, sinergi antara kebijakan yang adaptif dan teknologi yang andal akan menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Hal ini sekaligus memperkuat fondasi penerimaan negara yang berkelanjutan.
baca juga”Pelaporan SPT Tahunan Sentuh 12,63 Juta hingga April 2026“
