Kemenkeu Beri Insentif Pajak JHT, 1,64 Juta Peserta Nikmati Tarif PPh Final 0 Persen
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa sebanyak 1,64 juta peserta Jaminan Hari Tua (JHT) telah memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0 persen hingga akhir Mei 2026. Insentif tersebut diberikan kepada peserta yang mencairkan manfaat JHT dengan nilai saldo hingga Rp50 juta saat memasuki masa pensiun.
Kebijakan ini kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menyampaikan data terbaru terkait realisasi pembayaran klaim JHT. Mayoritas peserta yang melakukan pencairan manfaat ternyata memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas bebas pajak sesuai ketentuan yang telah berlaku selama bertahun-tahun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa insentif tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Ketentuan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur perlakuan perpajakan atas manfaat Jaminan Hari Tua.
“Pemberian insentif ini bukanlah kebijakan baru, melainkan ketentuan yang telah lama berlaku,” ujar Deni, Selasa (30/6/2026).
baca juga”BRI dan Visa Luncurkan Kartu Kredit Infinite Prioritas“
Mayoritas Klaim JHT Mendapat Fasilitas Bebas Pajak
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 terdapat 1.723.910 klaim JHT yang telah dibayarkan kepada peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.645.469 klaim atau sekitar 95,45 persen memiliki saldo di bawah Rp50 juta sehingga memenuhi syarat memperoleh tarif PPh Final sebesar 0 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta JHT tidak dikenakan pajak saat mencairkan manfaat pensiun. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga nilai manfaat yang diterima peserta ketika memasuki masa pensiun atau berhenti bekerja sesuai ketentuan program.
Sementara itu, peserta yang memiliki saldo JHT melebihi Rp50 juta tetap memperoleh perlakuan perpajakan yang relatif ringan. Pemerintah hanya mengenakan tarif PPh Final sebesar 5 persen atas nilai saldo yang melebihi batas tersebut.
Namun, tarif tersebut berlaku dengan syarat seluruh proses pencairan manfaat diselesaikan paling lambat dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak pencairan pertama dilakukan pada masa pensiun.
“Dengan syarat seluruh proses pencairan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak tanggal pencairan pertama kali di masa pensiun,” jelas Deni.
Penarikan JHT Saat Masih Aktif Bekerja Mengikuti Tarif Pajak Umum
Kemenkeu juga menjelaskan bahwa perlakuan pajak berbeda diterapkan bagi peserta yang mencairkan JHT ketika masih aktif bekerja. Dalam kondisi tersebut, mekanisme perpajakan tidak lagi menggunakan tarif PPh Final sebagaimana pencairan saat pensiun.
Sebaliknya, pencairan manfaat JHT bagi pekerja aktif mengikuti ketentuan tarif umum Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.
Menurut Deni, perbedaan perlakuan tersebut bertujuan mendorong peserta agar mempertahankan dana JHT hingga memasuki masa pensiun. Dengan demikian, peserta dapat memperoleh manfaat optimal dari akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya.
Ia juga mengingatkan bahwa iuran JHT yang dibayarkan setiap bulan selama masa kerja sebenarnya tidak pernah dikenai Pajak Penghasilan. Karena itu, pemerintah menerapkan pengaturan pajak ketika manfaat program dicairkan sesuai kondisi peserta.
“Perlu dipahami bersama bahwa iuran JHT yang disetor setiap bulan saat masih aktif bekerja merupakan komponen yang tidak pernah dikenakan PPh,” tambahnya.
Pemerintah Masih Mengkaji Ketentuan Pajak JHT
Di sisi lain, pemerintah membuka peluang untuk mengevaluasi aturan perpajakan atas pencairan JHT. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kajian terhadap regulasi tersebut masih berlangsung.
Menurut Purbaya, pemerintah ingin memastikan kebijakan perpajakan yang diterapkan tetap adil, relevan, dan mampu memberikan perlakuan yang tepat bagi seluruh peserta program JHT.
Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan mengenai perubahan aturan pajak JHT. Pemerintah masih mempelajari regulasi yang berlaku sekaligus membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan di berbagai negara.
“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.
Kajian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem perpajakan sekaligus memastikan perlindungan sosial melalui program JHT tetap berjalan secara berkelanjutan.
Kebijakan Pajak JHT Ditujukan Menjaga Manfaat Dana Pensiun
Program Jaminan Hari Tua merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Dana yang terkumpul berasal dari iuran pekerja dan pemberi kerja, kemudian dikembangkan agar memberikan manfaat saat peserta memasuki masa pensiun atau memenuhi syarat pencairan lainnya.
Melalui kebijakan tarif PPh Final 0 persen bagi saldo hingga Rp50 juta, pemerintah berupaya menjaga agar mayoritas peserta menerima manfaat secara utuh tanpa tambahan beban pajak. Sementara itu, penerapan tarif ringan sebesar 5 persen untuk saldo di atas Rp50 juta tetap memberikan keseimbangan antara aspek perlindungan sosial dan penerimaan negara.
Ke depan, hasil evaluasi yang tengah dilakukan pemerintah akan menentukan apakah ketentuan perpajakan JHT tetap dipertahankan atau disesuaikan mengikuti perkembangan ekonomi, kebutuhan peserta, serta praktik internasional. Hingga ada perubahan resmi, ketentuan dalam PMK Nomor 16 Tahun 2010 masih menjadi dasar pemberian insentif pajak bagi peserta Jaminan Hari Tua.
baca juga”Selain Beras, Indonesia Jajaki Ekspor Komoditas Lain ke Singapura“
