Kapan Pinjol Menjadi Solusi dan Kapan Berubah Menjadi Ancaman?
Pinjaman online atau pinjol menawarkan akses dana yang cepat melalui teknologi digital. Layanan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tertentu ketika digunakan secara bijak. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko jika pengguna mengabaikan legalitas platform, biaya pinjaman, keamanan data, dan kemampuan membayar.
Baca Juga “Kopdes Bakal Salurkan Pinjaman, Bunga 8%“
Pembahasan mengenai penggunaan pinjol tersebut mengemuka dalam program Jaga Malam Pro 2 RRI Jember pada Selasa, 25 Agustus 2026. Program tersebut menghadirkan Bendahara Umum Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember, Lutfi Dwi Melissa.
Pinjol Menawarkan Akses Pendanaan Secara Digital
Lutfi menjelaskan bahwa pinjaman online merupakan layanan pembiayaan atau pendanaan yang memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman tanpa harus mendatangi kantor lembaga keuangan secara langsung.
Proses pengajuan umumnya berlangsung melalui perangkat digital, seperti smartphone dan aplikasi. Mekanisme tersebut membuat akses pendanaan menjadi lebih praktis dibandingkan layanan pinjaman yang menggunakan prosedur tatap muka.
Meski demikian, kemudahan akses tidak berarti setiap layanan pinjol aman digunakan. Masyarakat tetap perlu memastikan penyelenggara memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan pinjaman.
Pinjol Legal Berbeda dengan Pinjol Ilegal
Menurut Lutfi, keberadaan pinjaman online tidak sepenuhnya dilarang di Indonesia. Layanan tersebut dapat beroperasi selama penyelenggaranya memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan yang berlaku.
“Asalkan penyelenggara dari Pinjaman online ini sudah memenuhi persyaratan perizinan, bersifat resmi dan tidak ilegal maka itu boleh-boleh saja,” ujar Lutfi.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan pinjol legal dan ilegal. Masyarakat tidak cukup menilai layanan berdasarkan kecepatan pencairan atau kemudahan pengajuan.
Pengguna juga perlu memeriksa status penyelenggara melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tersebut dapat membantu masyarakat menghindari layanan yang tidak memiliki dasar legalitas.
Biaya Pinjaman Perlu Dipahami Sebelum Mengajukan
Legalitas platform menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum seseorang menggunakan pinjol. Namun, pengguna juga perlu memahami seluruh kewajiban finansial yang tercantum dalam perjanjian.
Beberapa komponen yang perlu diperhatikan mencakup jumlah pinjaman, biaya, manfaat ekonomi, tenor, serta total pembayaran. Pengguna sebaiknya menghitung kemampuan membayar sebelum menyetujui pengajuan.
Keputusan mengambil pinjaman seharusnya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan dana yang mendesak. Pengguna perlu mempertimbangkan apakah pendapatan yang tersedia cukup untuk memenuhi cicilan hingga pinjaman selesai.
Pinjol Bisa Menjadi Ancaman Jika Digunakan Sembarangan
Risiko pinjol dapat meningkat ketika masyarakat memilih platform ilegal atau mengajukan pinjaman tanpa memahami ketentuan pembayaran. Beban kewajiban juga dapat bertambah apabila pengguna terlambat memenuhi pembayaran.
Lutfi menjelaskan bahwa pengguna perlu memperhatikan berbagai komponen biaya dalam pinjaman. Bunga, biaya administrasi, biaya platform, dan denda keterlambatan dapat memengaruhi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.
Selain persoalan finansial, masyarakat juga menghadapi risiko terkait keamanan data pribadi. Layanan pinjaman yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan persoalan penagihan dan penyalahgunaan informasi pribadi.
Risiko tersebut menunjukkan bahwa kecepatan pencairan dana bukan satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan. Keamanan, transparansi, dan kemampuan membayar harus menjadi bagian dari keputusan sebelum mengambil pinjaman.
Masyarakat Perlu Memeriksa Legalitas Platform
Lutfi menyampaikan beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat sebelum menggunakan pinjol. Langkah pertama adalah memastikan platform memiliki izin dari OJK.
Pengguna kemudian perlu membaca seluruh informasi dalam perjanjian. Informasi tersebut mencakup jumlah pinjaman, biaya, manfaat ekonomi, tenor, dan total pembayaran.
Masyarakat juga perlu menghindari tawaran pinjaman dari pihak yang tidak dikenal. Tawaran yang datang melalui sumber tidak terpercaya dapat meningkatkan risiko penipuan maupun penyalahgunaan data.
Pemeriksaan tersebut menjadi semakin penting karena pinjaman online memproses transaksi dan informasi pengguna melalui sistem digital. Pengguna perlu berhati-hati ketika memberikan data pribadi maupun mengakses tautan yang tidak jelas asalnya.
Gunakan Pinjol Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Membayar
Pinjol pada dasarnya dapat menjadi alternatif pendanaan ketika masyarakat memilih penyelenggara legal dan memahami seluruh kewajibannya. Sebaliknya, pinjol dapat berubah menjadi masalah ketika pengguna mengabaikan risiko finansial dan keamanan.
Karena itu, masyarakat perlu menempatkan kemampuan membayar sebagai pertimbangan utama. Pengguna juga sebaiknya tidak mengambil pinjaman hanya karena proses pengajuannya mudah atau pencairannya berlangsung cepat.
Edukasi mengenai pinjol menjadi penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan secara rasional. Pemahaman terhadap legalitas, biaya, keamanan data, dan mekanisme pembayaran dapat membantu mengurangi risiko penggunaan layanan tersebut.
Lutfi mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada kebutuhan dana ketika memilih pinjaman online.
“Jangan sampai kebutuhan dana membuat kita kehilangan data, keamanan, dan ketenangan,” ujar Lutfi.
Pada akhirnya, pinjol bukan sekadar persoalan boleh atau tidak digunakan. Faktor penentunya terletak pada legalitas penyelenggara, transparansi ketentuan, tujuan penggunaan dana, serta kemampuan pengguna memenuhi kewajibannya.
Dengan memahami aspek tersebut sebelum mengajukan pinjaman, masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara lebih aman dan bertanggung jawab. Sikap teliti juga menjadi langkah penting untuk mencegah kebutuhan dana jangka pendek berubah menjadi persoalan keuangan jangka panjang.
Baca Juga “Gubernur Jawa Barat Beberkan Alasan Pinjaman Uang Rp 3,4 Triliun dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat“
