Prabowo Siapkan Pinjaman Lunak untuk Kurangi Ketergantungan pada Rentenir
Presiden Prabowo Subianto berencana menghadirkan akses pinjaman lunak bagi masyarakat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan pada rentenir.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Prabowo, pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang layak. Dengan penghasilan yang cukup, masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
Negara Akan Perluas Akses Pembiayaan bagi Rakyat
Prabowo menegaskan pemerintah akan memastikan negara hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan yang dapat memperkuat kemampuan ekonomi rakyat.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah menyediakan pinjaman dengan bunga ringan. Sumber pembiayaan tersebut, menurut Prabowo, berasal dari kekuatan ekonomi Indonesia sendiri.
“Kita akan yakinkan bahwa nanti negara hadir, negara akan hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat kalau perlu dia bisa dapat pinjaman lunak dari kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.
Program tersebut diarahkan untuk memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses modal dengan biaya terjangkau.
Prabowo Ingin Masyarakat Tidak Bergantung pada Rentenir
Prabowo menilai masyarakat perlu memiliki sumber pendapatan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Ia menyebut kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, serta penghasilan bulanan yang memadai.
“Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan layak, hidup dengan baik, bisa makan dengan baik, punya rumah yang layak, punya penghasilan tiap bulan yang layak, yang cukup,” ujar Prabowo.
Dengan kondisi ekonomi yang lebih kuat, masyarakat diharapkan tidak perlu mencari pinjaman kepada rentenir atau tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sehingga tidak perlu pinjam uang dari rentenir-rentenir,” kata Prabowo.
Pemerintah Targetkan Pengurangan Kemiskinan
Prabowo menempatkan rencana pembiayaan tersebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan.
Baca Juga “Prabowo Tegaskan Tolak Tawaran Pinjaman dari IMF: Indonesia Masih Bisa“
Ia mengatakan pemerintah telah melakukan perhitungan terhadap kebijakan yang akan dijalankan. Prabowo juga menyatakan optimistis program pemerintah dapat membantu jutaan masyarakat keluar dari kemiskinan.
“Saya sudah menghitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya, saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pemerintah telah menunjukkan hasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama dua tahun pertama pemerintahannya.
Pinjaman Lunak Diharapkan Perkuat Kemandirian Ekonomi
Penyediaan pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap modal.
Bagi pelaku usaha kecil, akses pembiayaan yang terjangkau dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja dan mengembangkan kegiatan usaha.
Namun, pelaksanaan program membutuhkan mekanisme penyaluran yang jelas. Pemerintah juga perlu memastikan penerima memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan dan mampu mengelola kewajibannya.
Pengawasan diperlukan agar program pembiayaan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Transparansi mengenai penerima, skema bunga, tenor, serta mekanisme pembayaran juga menjadi bagian penting dalam implementasinya.
Pemerintah Akan Wujudkan Program dalam Waktu Dekat
Prabowo menyatakan rencana penyediaan pinjaman lunak tersebut akan diwujudkan dalam waktu dekat. Pemerintah akan menjadi salah satu sumber dukungan pembiayaan bagi masyarakat.
“Tidak usah lagi ke tengkulak-tengkulak atau kepada siapa pun. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Keberhasilan program nantinya akan bergantung pada desain kebijakan, ketepatan sasaran, biaya pembiayaan, serta pengawasan penyalurannya.
Jika berjalan efektif, skema tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh modal dengan biaya yang lebih terjangkau.
Pada akhirnya, peningkatan penghasilan tetap menjadi faktor penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada utang. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat.
Baca Juga “Tawaran Pinjaman IMF Ditolak, Prabowo: Indonesia Masih Bisa Mandiri“
