Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Swasta Tanpa Izin

Satgas PASTI OJK Tutup 27 Gadai Swasta Ilegal dan Ratusan Entitas Kripto Tak Berizin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), OJK menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta ilegal sepanjang April hingga Mei 2026.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha jasa keuangan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Selain sektor pergadaian, Satgas PASTI juga menindak ratusan pelaku perdagangan aset keuangan digital ilegal yang menawarkan investasi tanpa izin resmi.

OJK Tegaskan Seluruh Usaha Pergadaian Wajib Mengantongi Izin

Penghentian operasional 27 gadai swasta ilegal dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui aturan tersebut, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan paling lambat pada 12 Januari 2026. Setelah tenggat waktu berakhir, usaha yang masih beroperasi tanpa izin resmi dapat dikenakan tindakan penghentian kegiatan oleh regulator.

OJK menilai kepatuhan terhadap perizinan sangat penting untuk menjaga keamanan transaksi masyarakat. Legalitas usaha menjadi dasar pengawasan yang memungkinkan regulator memastikan praktik bisnis berjalan sesuai ketentuan dan melindungi hak konsumen.

Risiko Gadai Swasta Ilegal bagi Masyarakat

Keberadaan gadai swasta tanpa izin dinilai memiliki sejumlah risiko yang dapat merugikan nasabah. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah penerapan bunga atau biaya pinjaman yang tidak transparan dan cenderung lebih tinggi dibandingkan lembaga resmi.

Selain itu, masyarakat juga berpotensi menghadapi ketidakjelasan isi perjanjian, lemahnya perlindungan hukum terhadap barang jaminan, hingga kesulitan menyelesaikan sengketa apabila terjadi permasalahan selama masa pinjaman.

Karena itu, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan legalitas perusahaan pergadaian sebelum melakukan transaksi. Masyarakat dapat memeriksa status izin perusahaan melalui kanal informasi resmi OJK.

Satgas PASTI Juga Tindak 228 Pedagang Aset Kripto Ilegal

Selain sektor pergadaian, Satgas PASTI menemukan maraknya aktivitas investasi aset digital yang dilakukan oleh entitas tanpa izin. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, satgas menghentikan kegiatan usaha 228 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal.

Sebagian besar entitas tersebut menawarkan investasi melalui media sosial, grup percakapan, hingga situs web yang tidak memiliki otorisasi resmi. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan keuntungan tetap, bonus besar, atau penghasilan pasif tanpa risiko.

Praktik semacam itu sering dimanfaatkan untuk menarik minat masyarakat yang belum memahami karakteristik investasi aset digital. Padahal, investasi yang legal selalu memiliki risiko dan tidak menjanjikan keuntungan pasti dalam waktu singkat.

OJK Ingatkan Perdagangan Kripto Harus Sesuai Regulasi

OJK menegaskan bahwa perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024, aset kripto yang dapat diperdagangkan harus masuk dalam Daftar Aset Kripto (DAK) yang ditetapkan oleh Bursa Kripto.

Ketentuan tersebut dibuat untuk meningkatkan keamanan transaksi serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor. Dengan adanya daftar resmi, masyarakat dapat mengetahui aset digital mana yang telah memenuhi persyaratan regulator.

Pengawasan terhadap industri aset digital juga menjadi semakin penting seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis teknologi.

Lima Langkah Menghindari Investasi Kripto Ilegal

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum berinvestasi pada aset kripto maupun instrumen keuangan digital lainnya.

Pertama, pastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Kedua, periksa apakah aset kripto yang ditawarkan telah masuk dalam Daftar Aset Kripto yang berlaku.

Ketiga, hindari tawaran keuntungan yang tidak masuk akal atau menjanjikan hasil tetap tanpa risiko. Keempat, lakukan riset secara mandiri mengenai karakteristik dan risiko investasi sebelum menempatkan dana.

Kelima, tingkatkan literasi keuangan dan pemahaman mengenai aset digital melalui sumber informasi resmi yang kredibel. Pemahaman yang baik menjadi langkah awal untuk menghindari berbagai bentuk penipuan investasi.

Pengawasan Aktivitas Keuangan Ilegal Akan Terus Diperkuat

Penutupan 27 gadai swasta ilegal dan 228 pedagang aset keuangan digital tanpa izin menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik usaha yang melanggar aturan.

Di tengah perkembangan industri keuangan yang semakin cepat, pengawasan terhadap aktivitas ilegal menjadi tantangan yang terus berkembang. Karena itu, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya.

Masyarakat diharapkan semakin selektif dalam memilih layanan keuangan dan selalu memverifikasi legalitas perusahaan sebelum melakukan transaksi. Dengan meningkatnya literasi keuangan, risiko menjadi korban aktivitas keuangan ilegal dapat ditekan secara lebih efektif pada masa mendatang.