Badung Matangkan Pinjaman Daerah untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, tengah mematangkan rencana pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembiayaan tersebut terutama diarahkan untuk pembangunan jalan yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus membantu mengatasi persoalan kemacetan.
Baca Juga “Potensi Utang Jabar ke PT SMI Makin Kecil, KDM Hindari Pinjaman“
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan skema pembiayaan dan pembangunan secara terukur. Pemerintah juga mempertimbangkan manfaat proyek terhadap mobilitas masyarakat serta keterhubungan antarwilayah.
Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Badung untuk memperkuat infrastruktur di wilayah tengah. Salah satu koridor yang menjadi perhatian adalah jalur Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana.
Pemkab Badung Siapkan Skema Pinjaman untuk Infrastruktur
Adi Arnawa menjelaskan bahwa rencana pinjaman daerah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan. Pemerintah juga mengkaji kemampuan fiskal dan skema pembayaran agar pembiayaan tetap dapat dikelola secara berkelanjutan.
Menurut dia, usulan pembiayaan tersebut disiapkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Pembangunan diharapkan mampu memperbaiki konektivitas wilayah tengah Badung dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Badung merancang kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan BPD Bali. Kedua lembaga tersebut menjadi bagian dari skema pembiayaan yang sedang dimatangkan pemerintah daerah.
Rencana tersebut masih membutuhkan proses perencanaan dan pengkajian sebelum pelaksanaan. Pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang dibiayai memiliki dasar teknis dan kemampuan fiskal yang memadai.
Pembangunan Jalan Menjadi Prioritas Penanganan Kemacetan
Sektor jalan menjadi salah satu fokus utama dalam rencana penggunaan pinjaman daerah. Pemerintah melihat peningkatan konektivitas sebagai kebutuhan penting di tengah aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi yang terus berkembang.
Koridor Gatot Subroto Barat–Canggu–Terminal Mengwi–Werdi Bhuana masuk dalam usulan pembangunan. Jalur tersebut dinilai strategis karena menghubungkan sejumlah kawasan dengan tingkat aktivitas yang tinggi.
Pemkab Badung tidak hanya mempertimbangkan pembangunan jalan secara konvensional. Pemerintah juga mengkaji sejumlah alternatif untuk kawasan yang menghadapi kepadatan lalu lintas.
Salah satu opsi yang masuk kajian adalah pembangunan jalan bawah tanah. Konsep tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan kajian sehingga belum menjadi keputusan final pembangunan.
Skema Pembiayaan Dirancang dengan Tenor Delapan Tahun
Pemkab Badung merancang pinjaman dengan tenor selama delapan tahun. Periode pembiayaan tersebut direncanakan berlangsung pada 2027 hingga 2035.
Dalam skema yang disampaikan Bupati Adi Arnawa, terdapat masa tenggang pembayaran bunga selama 12 bulan. Pemerintah juga merencanakan masa tenggang pembayaran pokok hingga tahun ketiga pembiayaan.
Struktur tersebut menjadi bagian dari perencanaan kemampuan pembayaran pemerintah daerah. Dengan pengaturan tenor dan masa tenggang, pemerintah dapat menyesuaikan kewajiban pembiayaan dengan kondisi fiskal daerah.
Namun, skema tersebut tetap perlu melalui tahapan evaluasi dan persetujuan sesuai ketentuan pinjaman daerah. Pemerintah daerah juga harus memastikan pembiayaan digunakan untuk kegiatan yang memiliki manfaat ekonomi dan pelayanan publik.
Kemampuan Fiskal Badung Jadi Pertimbangan Pinjaman
Selain kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal menjadi faktor penting dalam rencana pembiayaan tersebut. Pemkab Badung menyebut kondisi fiskalnya masih berada dalam tingkat yang aman berdasarkan indikator kemampuan pembayaran utang.
Bupati Adi Arnawa menyebut Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Badung mencapai 20,86. Angka tersebut berada jauh di atas batas minimum 2,50 yang menjadi indikator kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
DSCR digunakan untuk melihat kemampuan pendapatan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Semakin besar kemampuan pendapatan dibandingkan kewajiban pembayaran, semakin besar ruang fiskal yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Meski demikian, kemampuan fiskal tidak hanya perlu dilihat dari satu indikator. Pemerintah daerah tetap perlu memperhitungkan perkembangan pendapatan, belanja, kewajiban pembiayaan, serta risiko perubahan kondisi ekonomi.
Pemkab Badung Proyeksikan Pendapatan Daerah Ikut Meningkat
Pemerintah Kabupaten Badung juga memperkirakan pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Peningkatan konektivitas berpotensi mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha di wilayah yang terhubung.
Adi Arnawa mengatakan pemerintah memproyeksikan adanya tambahan pendapatan asli daerah atau PAD seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi setelah proyek berjalan.
Peningkatan konektivitas dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor. Akses jalan yang lebih baik dapat memperlancar pergerakan masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi di sejumlah kawasan.
Namun, proyeksi tambahan PAD tetap bergantung pada perkembangan ekonomi dan efektivitas pemanfaatan infrastruktur. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Rencana Pinjaman Masih Membutuhkan Kajian Menyeluruh
Rencana pinjaman daerah Badung menunjukkan upaya pemerintah mempercepat penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan. Fokus utamanya berada pada pembangunan jalan dan peningkatan konektivitas di wilayah tengah Badung.
Pemerintah masih perlu mematangkan aspek teknis, pembiayaan, serta dampak ekonomi dari proyek tersebut. Kajian juga penting untuk memastikan setiap proyek memiliki manfaat yang sebanding dengan kewajiban pembiayaan daerah.
Jika seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai ketentuan, pembiayaan tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2027. Pemerintah Kabupaten Badung kemudian diharapkan dapat mengarahkan pembangunan pada infrastruktur yang mendukung mobilitas, aktivitas ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga “Pemerintah Dorong Himbara Beri Pinjaman Lagi ke Industri TPT dan Garmen“
