Menurut Anasrul, pembiayaan tersebut memiliki dasar hukum dan dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penggunaan dana untuk investasi produktif menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kelayakan pinjaman.

Rencana tersebut berkaitan dengan pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur dan layanan publik dalam rancangan APBD Jember 2027. Pemerintah daerah disebut menyiapkan pinjaman tersebut untuk mengatasi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Pinjaman Jember Diarahkan untuk Investasi Produktif

Anasrul mengatakan pinjaman daerah seharusnya digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi pembangunan. Dalam rencana Pemkab Jember, dana pinjaman tidak diarahkan untuk belanja rutin pemerintah.

Dana tersebut direncanakan membiayai pembangunan jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta pengembangan rumah sakit daerah. Ketiga sektor tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan dan infrastruktur masyarakat.

Baca Juga “Wamenkum: Pemerintah Perbolehkan Dunia Usaha Jaminkan KI untuk Pinjaman“

“Pinjaman daerah diperbolehkan sepanjang digunakan untuk investasi produktif, mendapat persetujuan DPRD, dan memiliki sumber pembayaran yang jelas,” kata Anasrul, Jumat (14/8/2026).

Secara regulasi, pinjaman daerah memang harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pemerintah daerah wajib memperhatikan kemampuan membayar kembali pinjaman serta memastikan kegiatan yang dibiayai sesuai dokumen perencanaan daerah.

Rp400 Miliar untuk Perbaikan Jalan Kabupaten

Dari total rencana pinjaman Rp786,573 miliar, Pemkab Jember disebut mengalokasikan Rp400 miliar untuk perbaikan jalan kabupaten.

Dana tersebut ditujukan untuk menangani kerusakan pada sekitar 527,68 kilometer jalan. Infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Perbaikan jalan juga berpotensi mendukung konektivitas antarwilayah. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, distribusi barang dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dapat menjadi lebih efisien.

Rp200 Miliar Disiapkan untuk Pembangunan PJU

Alokasi berikutnya mencapai Rp200 miliar untuk pembangunan penerangan jalan umum. Program tersebut mencakup 226 desa dan 22 kelurahan di Kabupaten Jember.

Pembangunan PJU diarahkan untuk meningkatkan fasilitas penerangan di wilayah yang membutuhkan. Infrastruktur tersebut juga berkaitan dengan kenyamanan masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari.

Anasrul menilai alokasi tersebut masih berada dalam kategori investasi pembangunan. Karena itu, penggunaan pinjaman perlu dipastikan sesuai dengan target pembangunan dan memberikan manfaat yang dapat diukur.

Rp186,573 Miliar untuk Dua Rumah Sakit Daerah

Sisa pinjaman sebesar Rp186,573 miliar direncanakan untuk pengembangan RSD dr. Soebandi dan RSD Balung.

“Ketiga, Rp186,573 miliar untuk pengembangan RSD dr. Soebandi dan RSD Balung,” ujar Anasrul.

Pengembangan rumah sakit daerah diharapkan memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pembiayaan untuk sektor kesehatan juga perlu disertai perencanaan pengembalian yang realistis.

Anasrul menyebut sebagian cicilan untuk proyek rumah sakit berpotensi berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan skema tersebut, beban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Defisit APBD Jember 2027 Diproyeksikan Sekitar Rp1 Triliun

Rencana pinjaman tersebut muncul dalam konteks proyeksi APBD Jember 2027. Menurut Anasrul, rancangan anggaran daerah diperkirakan menghadapi defisit sekitar Rp1 triliun.

Pemkab Jember disebut menyiapkan dua sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan tersebut. Salah satunya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp200 miliar.

Sumber lainnya adalah rencana pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp786,573 miliar. Dengan demikian, struktur pembiayaan perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak menciptakan tekanan fiskal pada tahun berikutnya.

Pinjaman daerah juga tidak dapat dipandang hanya dari besarnya dana yang diperoleh. Pemerintah daerah harus menghitung kemampuan membayar pokok, bunga, dan biaya terkait pembiayaan utang.

Pengamat Bandingkan Bunga dengan Risiko Penundaan

Anasrul menilai percepatan pembangunan dapat memberikan manfaat ekonomi apabila proyek yang dibiayai memang mendesak dan produktif. Ia membandingkan biaya pinjaman dengan potensi kenaikan biaya konstruksi apabila proyek ditunda.

Berdasarkan simulasi yang disusunnya, biaya konstruksi diperkirakan meningkat sekitar 26,64 persen per tahun. Sementara itu, bunga pinjaman PT SMI disebut berada di kisaran 6 persen per tahun.

Anasrul memperkirakan penundaan pembangunan selama satu tahun dapat meningkatkan kebutuhan anggaran sekitar Rp209 miliar. Jika proyek tertunda dua tahun, tambahan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp474 miliar.

“Secara ekonomi, biaya penundaan jauh lebih besar dibanding bunga pinjaman,” ujarnya.

Namun, perbandingan tersebut tetap perlu diuji melalui asumsi dan perhitungan resmi pemerintah daerah. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan manfaat proyek, risiko perubahan biaya, serta kemampuan pembayaran dalam jangka panjang.

Kemampuan Fiskal Jember Menjadi Perhatian

Selain manfaat proyek, kemampuan fiskal menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan pinjaman. Anasrul memperkirakan rasio cicilan pinjaman terhadap pendapatan daerah Jember berada di kisaran 3 hingga 4 persen selama 2027-2030.

Ia menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi aman dibandingkan batas yang digunakan dalam analisisnya. Meski demikian, penilaian kelayakan secara regulasi tidak hanya menggunakan rasio cicilan terhadap pendapatan.

Ketentuan pemerintah juga mengenal rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR). PMK 87/2024 menetapkan rasio kemampuan tersebut paling sedikit 2,5 untuk ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut.

Karena itu, kelayakan final pinjaman tetap harus mengacu pada hasil evaluasi pemerintah dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah memenuhi persyaratan.

Persetujuan DPRD dan Pengawasan Tetap Diperlukan

Anasrul menilai efisiensi anggaran tetap diperlukan meskipun Pemkab Jember memilih pembiayaan melalui pinjaman. Menurutnya, efisiensi saja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, rencana pinjaman juga membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak. Pengawasan tersebut disebut melibatkan DPRD, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PT SMI, serta masyarakat melalui keterbukaan informasi.

Untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, regulasi mensyaratkan persetujuan DPRD. Persetujuan tersebut berkaitan dengan pembahasan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

Mekanisme tersebut menjadi penting karena pinjaman akan menciptakan kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya. Transparansi penggunaan dana juga diperlukan agar publik dapat memantau pencapaian proyek yang dibiayai.

Pinjaman Rp786 Miliar Perlu Diikuti Perencanaan Ketat

Rencana pinjaman Rp786,573 miliar Pemkab Jember memiliki tujuan pembangunan yang cukup spesifik. Dana tersebut direncanakan untuk jalan, PJU, serta pengembangan dua rumah sakit daerah.

Penilaian Anasrul menunjukkan pinjaman dapat menjadi pilihan pembiayaan pembangunan apabila manfaat proyek lebih besar daripada beban pembiayaannya. Namun, pemerintah tetap perlu membuktikan kemampuan pembayaran berdasarkan perhitungan fiskal yang terukur.

Keberhasilan skema tersebut nantinya tidak hanya ditentukan oleh pencairan dana. Pemerintah Jember perlu memastikan proyek selesai tepat waktu, anggaran digunakan sesuai peruntukan, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Dengan pengawasan yang kuat serta transparansi kepada publik, pinjaman dapat diarahkan menjadi instrumen pembiayaan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan yang lemah dapat meningkatkan beban APBD dan kewajiban fiskal daerah pada masa mendatang.

Baca Juga “Tambahan DAU Rp75 Miliar dan DBH Rp8 Miliar, Pemkab SBT Tetap Proses Pinjaman“

The post Pengamat Nilai Pinjaman Rp786 M Pemkab Jember Layak appeared first on optivara.id.