Baca Juga “Penipuan IKD Berpotensi Disalahgunakan untuk Pinjaman Online“

Penyaluran berlangsung di Aula Diskominfo Kota Cilegon pada Kamis, 22 Mei 2025. Program tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan program kerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon.

Pemkot Cilegon merancang program dana bergulir tersebut untuk mendorong lahirnya 5.000 wirausaha baru. Pelaku usaha mendapatkan akses modal tanpa bunga dan tanpa jaminan untuk mengembangkan kegiatan usaha mereka.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala memperoleh modal dari lembaga pembiayaan. Pemkot Cilegon berharap akses modal yang lebih mudah dapat mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Pemkot Cilegon Targetkan 5.000 Wirausaha Baru
Program pinjaman dana bergulir menjadi salah satu instrumen Pemkot Cilegon untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha baru. Pemerintah memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dengan skema tanpa bunga dan tanpa jaminan.

Program tersebut tidak diberikan dalam bentuk hibah. Dana yang diterima pelaku UMKM tetap harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan UMKM memiliki posisi penting dalam perekonomian daerah. Menurutnya, sektor tersebut berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Namun, saya juga memahami bahwa salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah akses terhadap permodalan. Oleh karena itu, program pinjaman dana bergulir ini hadir sebagai solusi,” ujar Maman.

Pemerintah daerah berharap penerima menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan produktif. Penggunaan modal secara tepat diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan kegiatan bisnis.

Sebanyak 137 Pelaku Usaha Terima Pinjaman
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon Didin S Maulana menjelaskan terdapat 137 penerima yang memperoleh pencairan pada penyaluran tersebut. Sebanyak 132 penerima mendapatkan pinjaman melalui UPTD Dana Bergulir.

Nilai pinjaman melalui UPTD Dana Bergulir rata-rata mencapai Rp1,5 juta untuk setiap penerima. Sementara itu, lima penerima lainnya memperoleh pinjaman melalui BPRS dengan nilai rata-rata Rp5,5 juta per orang.

Penyaluran tersebut menambah jumlah penerima manfaat program dana bergulir yang telah berjalan sejak Februari 2025. Hingga 22 Mei 2025, total penerima mencapai 396 orang.

“Sejak Februari hingga saat ini, jumlah total penerima telah mencapai 396 orang dengan nilai kurang lebih Rp420 juta. Dalam program ini target kami yaitu menjangkau 1.000 penerima pinjaman setiap tahunnya,” kata Didin.

Angka tersebut menunjukkan bahwa program tidak hanya menyasar penerima pada satu kali penyaluran. Pemkot Cilegon menargetkan perluasan akses pembiayaan secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

Perempuan dan Milenial Menjadi Kelompok Prioritas
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon menetapkan dua kelompok sebagai prioritas dalam penyaluran dana bergulir. Kelompok tersebut meliputi perempuan tangguh dan kalangan milenial yang ingin memulai usaha.

Kategori perempuan tangguh mencakup janda dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, kelompok milenial diarahkan kepada masyarakat muda yang memiliki rencana membangun usaha.

Prioritas tersebut bertujuan membuka peluang ekonomi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses modal. Kemudahan pembiayaan diharapkan dapat membantu penerima membangun usaha secara mandiri.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan pinjaman secara bertanggung jawab. Penerima perlu memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan usaha agar modal dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Didin meminta penerima memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai jadwal. Menurutnya, kedisiplinan penerima menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program dana bergulir.

Pinjaman Bukan Hibah, Penerima Wajib Mengembalikan Dana
Maman menegaskan bahwa dana bergulir berbeda dengan bantuan hibah. Penerima memiliki kewajiban mengembalikan dana berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

Skema tersebut memungkinkan dana yang telah dikembalikan untuk kembali dimanfaatkan bagi pelaku usaha lainnya. Dengan mekanisme tersebut, manfaat program dapat menjangkau penerima baru secara berkelanjutan.

Pemkot Cilegon juga menempatkan tanggung jawab penerima sebagai bagian dari keberhasilan program. Pengelolaan dana yang baik akan membantu penerima mengembangkan usaha sekaligus memenuhi kewajiban pengembalian.

“Kegiatan hari ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui akses permodalan yang lebih mudah, terjangkau, dan bertanggung jawab,” jelas Maman.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa program dana bergulir tidak hanya berorientasi pada pemberian modal. Pemerintah juga mendorong terbentuknya pelaku usaha yang mampu mengelola pembiayaan secara disiplin dan produktif.

Target Penyaluran Mencapai 1.000 Penerima per Tahun
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon menargetkan 1.000 penerima pinjaman setiap tahun. Target tersebut menjadi indikator perluasan program pembiayaan bagi pelaku usaha di wilayah tersebut.

Hingga penyaluran Mei 2025, jumlah penerima telah mencapai 396 orang dengan total nilai pinjaman sekitar Rp420 juta. Pemerintah masih memiliki ruang untuk memperluas jangkauan program hingga mencapai target tahunan.

Keberlanjutan program akan sangat bergantung pada pengelolaan dana dan tingkat pengembalian pinjaman. Kepatuhan penerima terhadap jadwal pembayaran menjadi salah satu faktor penting agar dana dapat terus diputar kepada pelaku usaha lain.

Di sisi lain, penerima perlu menggunakan modal secara produktif untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pengelolaan arus kas, perencanaan usaha, dan pemisahan modal dari kebutuhan pribadi dapat membantu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM memenuhi kewajibannya.

Program dana bergulir Pemkot Cilegon diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat fondasi kewirausahaan daerah. Dengan akses modal yang lebih mudah, pelaku UMKM memiliki peluang untuk mengembangkan usaha dan menciptakan sumber pendapatan baru.

Ke depan, perluasan penerima dan pengawasan penggunaan dana menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas program. Jika dikelola secara konsisten, skema dana bergulir dapat menjadi instrumen pembiayaan yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat Cilegon.

Baca Juga “57 pelaku usaha mikro di Batam manfaatkan pinjaman Rp20 juta“

The post Pemkot Cilegon Salurkan Pinjaman Tanpa Bunga dan Jaminan appeared first on optivara.id.

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) menyiapkan jaminan aset untuk memenuhi kewajiban dalam fasilitas pinjaman sindikasi senilai Rp14,5 triliun. Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pendanaan perusahaan untuk mendukung ekspansi bisnis dan pengembangan layanan kesehatan.

Baca Juga “SILO Jaminkan 50% Aset Demi Pinjaman Rp14,5 T“

SILO menyampaikan rencana itu melalui keterbukaan informasi pada 17 Agustus 2026. Perusahaan menyebut nilai fasilitas dan penjaminan memenuhi kriteria transaksi material berdasarkan ketentuan pasar modal yang berlaku.

Fasilitas Pinjaman Sindikasi Capai Rp14,5 Triliun

Perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi pertama kali ditandatangani pada 24 Maret 2025. Perjanjian tersebut kemudian diubah dan dinyatakan kembali pada 31 Maret 2026.

Fasilitas tersebut melibatkan beberapa bank, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Bank DBS Indonesia, MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch, serta The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.

Dalam struktur fasilitas tersebut, BNI berperan sebagai agen fasilitas sekaligus agen jaminan. Pembiayaan mencakup fasilitas dengan tenor tujuh tahun, fasilitas revolving, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pemberian fasilitas tetap mengikuti sejumlah persyaratan yang disepakati antara SILO dan para pemberi pinjaman. Salah satu persyaratan tersebut berkaitan dengan pemberian jaminan dan penanggungan oleh perseroan.

SILO Siapkan Jaminan Aset Bernilai Signifikan

SILO akan memberikan jaminan atas aset atau harta kekayaan perseroan. Nilai aset yang dijaminkan disebut melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih perusahaan.

Jaminan tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban SILO berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi. Bentuknya mencakup pemberian hak jaminan serta penanggungan atas kewajiban berdasarkan perjanjian fasilitas.

Aset properti yang menjadi objek transaksi First REIT juga termasuk dalam cakupan jaminan. Aset tersebut sebelumnya telah diungkapkan oleh perseroan dalam informasi terkait transaksi.

Transaksi Masuk Kategori Material

SILO menyebut nilai fasilitas sindikasi dan penjaminan melebihi 20% dari ekuitas berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2026. Dengan demikian, transaksi tersebut termasuk kategori transaksi material berdasarkan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan transaksi dengan nilai 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan terbuka sebagai transaksi material. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar klasifikasi transaksi yang dilakukan emiten.

Namun, ketentuan transaksi material tidak selalu berarti perusahaan wajib menjalani seluruh mekanisme yang sama. POJK 17/POJK.04/2020 juga mengatur ruang lingkup dan sejumlah pengecualian berdasarkan karakteristik transaksi.

Penjaminan Tidak Wajib Menggunakan Penilai

Menurut keterbukaan informasi SILO, transaksi fasilitas pinjaman sindikasi dan penjaminan tersebut termasuk transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai.

Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar transaksi tersebut berdasarkan pengecualian yang berlaku. Transaksi tersebut juga termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari kewajiban memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan POJK 17.

Meski demikian, SILO tetap berencana meminta persetujuan pemegang saham. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

RUPSLB SILO Dijadwalkan 22 September 2026

Manajemen SILO berencana meminta persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026.

Persetujuan diperlukan sebelum perseroan memberikan jaminan atas aset yang tergolong substansial. Karena itu, agenda RUPSLB menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan rencana transaksi tersebut.

Pemegang saham dapat menggunakan forum tersebut untuk memperoleh informasi dan memberikan keputusan sesuai agenda yang telah ditetapkan perusahaan. Detail agenda dan dokumen pendukung perlu merujuk pada pemanggilan resmi RUPSLB.

Dana Mendukung Ekspansi Bisnis Kesehatan

SILO menyatakan fasilitas pinjaman tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dan ekspansi bisnis. Perseroan juga mengaitkan pembiayaan tersebut dengan strategi memperluas layanan kesehatan.

Manajemen menilai transaksi dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan perusahaan. Pendanaan tersebut juga diharapkan mendukung pelaksanaan rencana ekspansi dan strategi perseroan.

“Rencana transaksi ini akan membawa dampak positif bagi Perseroan, terutama berkaitan dengan manajemen keuangan dan rencana ekspansi bisnis dan strategi Perseroan,” kata manajemen SILO dalam keterbukaan informasi.

Perusahaan menambahkan bahwa ekspansi tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kesehatan. Strategi itu diarahkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat melalui pengembangan bisnis perseroan.

Struktur Pembiayaan Perlu Dicermati Investor

Fasilitas sindikasi memberikan SILO akses terhadap sumber pendanaan dalam jumlah besar. Namun, pembiayaan tersebut juga meningkatkan pentingnya pengelolaan kewajiban dan aset yang menjadi jaminan.

Bagi investor, perkembangan penggunaan fasilitas dan pelaksanaan ekspansi menjadi informasi penting untuk dipantau. Kemampuan perusahaan mengelola pendanaan akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan fleksibilitas bisnis ke depan.

Selain itu, persetujuan pemegang saham pada RUPSLB menjadi tahapan yang perlu diperhatikan. Pelaksanaan transaksi setelah rapat akan bergantung pada pemenuhan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Prospek Pendanaan Siloam Setelah RUPSLB

Rencana penjaminan aset senilai substansial tersebut memperkuat struktur pendanaan SILO untuk mendukung ekspansi layanan kesehatan. Fasilitas sindikasi Rp14,5 triliun memberikan ruang pembiayaan yang besar untuk menjalankan strategi perseroan.

Namun, nilai fasilitas yang besar juga membuat pengelolaan kewajiban menjadi faktor penting. Investor perlu memperhatikan keputusan RUPSLB, perkembangan penggunaan dana, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dengan mengacu pada keterbukaan informasi perseroan dan ketentuan OJK, perkembangan transaksi dapat dipantau secara lebih terukur. Tahapan berikutnya akan berpusat pada persetujuan pemegang saham dan pelaksanaan fasilitas sesuai perjanjian.

Baca Juga “Kemhan Pastikan Kapal Pesiar Swasta Pinjaman, Tanpa Biaya Sewa“

The post Siloam (SILO) Siapkan Jaminan untuk Pinjaman Rp14,5 T appeared first on optivara.id.