KUR HINGGA RP100 JUTA TANPA AGUNAN, BANK DIMINTA PATUHI ATURAN
Regulasi Permenko dan Dampaknya bagi Akses Modal UMKM
Pemerintah menegaskan bahwa pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan berupa aset fisik. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah yang berada di indonesia.
Baca Juga “Soal Dana Pinjaman, Kepala BPKPD Trenggalek: Menuju Tahap Penandatanganan Perjanjian“
Ketentuan tersebut merujuk pada Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 yang secara tegas melarang bank meminta jaminan tambahan untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro hingga batas plafon tertentu yang tersedia
Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Indonesia (KCP) Cut Nyak Dhien Kualasimpang, Ahmad Mubarok, menegaskan bahwa aturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh penyalur KUR. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPRK Aceh Tamiang.
Menurutnya, kebijakan tanpa agunan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan. Banyak pelaku UMKM sebelumnya kesulitan mengakses kredit karena tidak memiliki aset seperti sertifikat tanah atau BPKB dan lain-lain.
Ahmad juga menjelaskan bahwa pelaku usaha yang sebelumnya telah menyerahkan agunan untuk pinjaman KUR sebelum aturan berlaku, berhak mengambil kembali jaminan tersebut. Proses ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan pihak bank terkait.
DPRK Dorong Kepatuhan Bank dan Perluas Akses Pembiayaan
Ketua Komisi III DPRK Aceh Tamiang, Maulizar Zikri, menekankan penting nya kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku. Ia meminta seluruh lembaga penyalur KUR, termasuk Bank Aceh dan BSI, menjalankan kebijakan ini secara konsisten.
Menurutnya, aturan tersebut sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan berbeda. KUR tanpa agunan merupakan instrumen penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor usaha kecil.
Ia menilai bahwa kemudahan akses kredit tanpa jaminan fisik dapat menjadi stimulus nyata bagi pelaku usaha di tingkat akar rumput. Banyak UMKM potensial yang selama ini terhambat berkembang karena tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan.
“Tujuannya agar pelaku usaha bisa naik kelas tanpa terbebani syarat yang sulit dipenuhi,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan ini dinilai sangat relevan dalam konteks pemulihan ekonomi daerah, terutama pasca bencana. Pelaku usaha yang terdampak membutuhkan akses permodalan cepat untuk memulai kembali kegiatan usaha mereka.
Peluang Pemulihan Ekonomi dan Tantangan Implementasi
Kebijakan KUR tanpa agunan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di wilayah yang terdampak bencana seperti Aceh Tamiang. Dengan akses modal yang lebih inklusif, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.
Namun, implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan pengawasan ketat. Pemerintah daerah dan DPR perlu memastikan bahwa bank benar-benar menjalankan aturan tanpa membebani nasabah dengan persyaratan tambahan.
Di sisi lain, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan literasi keuangan agar dapat memanfaatkan fasilitas KUR secara optimal. Pengelolaan dana yang baik akan menentukan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
Secara nasional, program KUR menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa penyaluran KUR terus meningkat setiap tahun, dengan fokus pada sektor produktif.
Ke depan, kebijakan tanpa agunan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke daerah terpencil. Dengan dukungan perbankan dan pengawasan yang efektif, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga “Niat Kurban tapi Uangnya Pinjaman, Sah atau Tidak? Ini Penjelasan Buya Yahya“
